Kendari – Bedah ekonomi skala besar resmi dimulai di Sulawesi Tenggara (Sultra). Sebanyak lebih dari 2.600 petugas sensus diterjunkan secara serentak ke seluruh pelosok Bumi Anoa untuk memotret realitas ekonomi warga, mulai dari pelaku UMKM hingga sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang kini masuk dalam radar pendataan.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Sultra ini resmi dicanangkan oleh Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, dalam Apel Gabungan di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Senin (15/6/2026).
Pencanangan ini bukan sekadar seremonial. Bagi masyarakat, ini adalah momen penting agar suara dan geliat usaha mereka tercatat sebagai fondasi kebijakan pembangunan pemerintah lima hingga sepuluh tahun ke depan.
Berbeda dengan sensus sebelumnya, SE2026 kali ini memiliki taring yang lebih tajam. Cakupannya diperluas secara signifikan.
Jika dulu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan seringkali terpisah, kini ketiganya masuk dalam satu paket pendataan.
“Dari Sulawesi Tenggara, kita memulai langkah besar untuk mencatat perekonomian bangsa. Setiap usaha yang didata akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan Indonesia ke depan,” ujar Sonny Harry Budiutomo Harmadi.
Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Dengan pendataan door to door, BPS ingin menangkap potensi ekonomi yang selama ini mungkin tak terlihat namun memiliki kontribusi besar bagi daerah.
BPS RI menegaskan bahwa kesuksesan sensus ini tidak bisa dipikul sendiri oleh pemerintah. Masyarakat diminta aktif berpartisipasi melalui gerakan TIR dimana merupakan kepanjangan dari terima kedatangan petugas sensus dengan tangan terbuka, isi data dengan benar dan jujur sesuai kondisi usaha, dan rahasia data dijamin terjaga oleh undang-undang.
Petugas akan berada di lapangan selama dua setengah bulan, terhitung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Waktu yang cukup panjang ini disiapkan agar tidak ada satu pun aktivitas ekonomi yang terlewat.
Saat ini, Sultra tercatat memiliki sekitar 280 ribu unit usaha yang tersebar di berbagai sektor. Angka ini diprediksi akan terus bertambah seiring tumbuhnya semangat kewirausahaan di masyarakat.
Wakil Gubernur Sultra, Hugua, optimistis bahwa hasil sensus ini akan menjadi peta jalan (roadmap) bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih membumi.
“Dengan sensus ini tentu akan lahir data yang akurat. Potensi daerah akan semakin terpetakan, termasuk sektor-sektor yang masih bisa dikembangkan melalui dukungan kebijakan pemerintah. Data yang diperoleh nantinya akan membantu pemerintah dalam menyusun program pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran,” kata Hugua usai penandatanganan deklarasi dukungan.
Bagi masyarakat, partisipasi dalam SE2026 adalah investasi. Data yang akurat akan menjadi kunci agar bantuan, program pelatihan, hingga regulasi ekonomi di masa depan tidak lagi salah sasaran, melainkan benar-benar menyentuh kebutuhan pelaku usaha di lapangan.
Editor: Redaksi
