Jakarta – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto menghadiri secara langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Menteri PPN Kepala Bappenas dengan para gubernur seluruh Indonesia di Ritz Carlton Hotel Jakarta, Selasa (2/4).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN Bappenas ini menekankan pada kemajuan dan tantangan pembangunan daerah serta solusi strategis pembangunan dalam koridor penuntasan masalah mendasar seperti kemiskinan, stunting, pelayanan, serta infrastruktur dasar.
“Rarkorgub hari ini merupakan suatu momentum bagi para Gubernur atau Pj Gubernur untuk bertukar pikiran dan memberikan saran kepada Pemerintah Pusat terkait isu dan permasalahan di daerahnya,” kata Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat berikan arahan pembuka.
Menteri PPN mengungkapkan, bahwa dari dua tahun pertemuan dengan para Kepala Daerah, terdapat 2 hal yang menjadi permasalahan dasar yakni pembangunan infrastruktur keras (hard infrastructure) dan infrastruktur halus atay soft infrastructure.
“Infrastruktur keras yakni pelayanan dasar meliputi pembangunan jalan dan pengadaan air bersih. Adapun realisasi pembangunan jalan Nasional telah 100 persen, jalan Provinsi 75 persen, dan jalan kabupaten kota sebesar 65 persen,” ungkapnya.
“Kami juga telah terbitkan Inpres tentang jalan, dari Inpres tersebut dianggarkan 32 triliun rupiah pada tahun 2023 yang realisasi anggaranya akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2024. Kami juga akan terbitkan Inpres tentang air untuk pengadaan sumber pengolahan air bersih, lalu Inpres tentang gas kota yang masih dalam tahap pembahasan,” tambahnya.
Suharso Monoarfa menyampaikan berkaitan dengan infrastruktur halus yakni kesehatan dan pendidikan. Ia memaparkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua penyakit TBC di dunia, lalu kasus stunting yang dialami anak-anak di Indonesia.
“Kasus stunting masih banyak dialami oleh anak-anak kita, hal ini karena belum terpenuhinya nutrisi dari mulai proses pra kehamilan hingga pasca persalinan. Dalam cakupan sebagai Gubernur Pj Gubernur, ini merupakan best practice untuk menangani stunting dengan pendekatan sensitif dan spesifik,” paparnya.
“Bappenas juga berencana untuk menjadikan guru sebagai profesi nasional seperti anggota Polri. Hal ini bertujuan untuk pemerataan guru dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045,” tambahnya.
Kegiatan dilanjutkan pemaparan perwakilan Gubernur Pj Gubernur mengenai masalah di wilayahnya masing-masing berkaitan dengan hard soft infrastructure sekaligus diskusi mencari solusinya.
Turut hadir pada kegiatan tersebut yakni 19 Gubernur dan Pj Gubernur, Pimti Madya dan Pratama Kementerian PPN Bappenas, serta para Kepala Bappeda Provinsi.
Editor: Muh Fajar
