Muna Barat – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat (Mubar) berhasil meraih predikat kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tertinggi dari 17 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara dari Ombudsman RI dengan nilai 69,72.
Selain itu, Mubar juga meraih penghargaan kategori mitra pengendalian inflasi kolaboratif dari Bank Indonesia.
Ini tidak terlepas dari kerja keras Penjabat Bupati Mubar, Bahri selama 7 bulan lebih menahkodai Mubar.
Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Mubar, Armaya menyampaikan apresiasi terhadap kerja keras Pj Bupati dan jajarannya yang membuat perubahan besar terhadap pemerintahan di Mubar.
“Awal Pj Bupati hadir di Mubar langsung dihadapkan dengan segudang masalah. Mulai dari persoalan mutasi pejabat yang tidak sesuai regulasi KASN, hingga pembangunan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat” ujar Armaya, Selasa (27/12).
Meski demikian, lanjut Armaya, Pj Bupati tidak patah arang. Bahri berfikir cepat untuk mencari solusi yang cepat, tegas dan terukur sesuai regulasi.
“Semua dihadapi dan diselesaikan dengan baik. Terbukti setelah melaksanakan rekomendasi KASN, beliau langsung mendapat pengakuan dan apresiasi dari komisi ASN tentang penataan birokrasi di Mubar,” terangnya.
Kepala Desa Lindo, Kecamatan Wadaga ini juga mengaku miris dengan perkembangan Mubar setelah 8 tahun mekar yang masih menggunakan kantor darurat untuk pelayanan kepada masyarakat.
“Hal yang patut kami acungi jempol adalah saat Pj Bupati mengalihkan rencana anggaran pembangunan ringroad ke pembangunan perkantoran yang memang menjadi harapan masyarakat. Sekalipun tidak mengesampingkan kebutuhan jalan sebagai sarana transportasi,” paparnya.
Bukan hanya itu, lanjut Armaya, Pj Bupati juga sangat peduli dengan kepentingan masyarakat dan desa. Mulai dari pemberian bantuan keuangan khusus Rp 100 juta per desa hingga bantuan langsung tunai untuk masyarakat miskin di kelurahan.
“Yang paling menarik adalah Pj Bupati menggratiskan 100 persen pelayanan kesehatan masyarakat kelas III melalui jaminan BPJS dan memberikan TPP kepada ASN Mubar,” tandasnya.
Segendang sepenarian, Dewan Pakar DPC Apdesi Mubar, La Ode Alwi Haidatul juga mengapresiasi seluruh langkah Pj Bupati selama menjabat di Mubar.
Kepala Desa Umba, Kecamatan Napano Kusambi ini bahkan mengakui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah semakin meningkat semenjak dipimpin oleh Bahri selaku Pj Bupati.
“Bila mendapat keluhan, Pj bupati langsung kelapangan untuk mengecek kondisi yang ada dan melakukan perbaikan secepatnya. Tindakan ini yang sangat dirindukan masyarakat selama ini,” kata La Ode Alwi.
Dirinya juga tak memungkiri, jika masih ada sebagian kecil masyarakat yang mempolemikkan kebijakan Bupati, namun hal itu menjadi pemantik Pj Bupati untuk memperbaikinya.
“Kami mengajak semua elemen masyarakat untuk melihat segala polemik yang timbul secara obyektif, karena fakta hari ini kami masyarkat Mubar sudah sangat merasa nyaman dengan kinerja dan kebijakan Pj Bupati,” tutupnya.
Laporan: Denyi Risman
