Kendari – Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara (Sultra), Ridwan Bae mengecam oknum yang penghinaan terhadap Suku Muna.
Menurut dia, pernyataan oknum tersebut akan mengundang reaksi besar-besaran dari masyarakat Muna, karena masyarakat Muna tidak pernah merasa sebagai budak.
Olehnya itu, ia mendesak Polda Sultra segera mengambil tindakan tegas dan cepat menangkap oknum pelecehan suku tersebut, guna meminta klarifikasi apa maksud dan tujuannya menyebarkan postingan yang mengarah ke isu sara.
Ridwan Bae bilang, Polda Sultra tidak boleh menunda-nunda waktu. Sebab persoalan ini harus secepatnya diluruskan, supaya tidak merembet kemana-mana.
“Bukan hanya masyarakat Muna, masyarakat Sultra dan Indonesia secara umum itu tidak ada budak. Semua lahir dengan ketentuan Maha Kuasa. Makanya saya minta pihak Polda Sultra atau Polres yang berada di wilayahnya segera menangkap oknum tersebut jangan sampai terjadi hal-hal yang dapat merugikan kita,” kata Ridwan dihubungi awak media dari Kendari Kamis (8/6).
Disamping itu juga, mantan Ketua DPD I Partai Golkar Sultra selama dua periode berturut-turut ini mengingatkan dan mengimbau masyarakat, khususnya masyarakat Muna agar tidak terpancing, anarkis atau tersulut emosinya guna menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.
Melakukan aksi pengecaman dan pendesakan pihak aparat segera menindak pelaku boleh dilakukan masyarakat Muna, asal dalam situasi yang kondusif, aman, santun dan sopan.
“Saya minta yang dikejar oknum, jangan bicara soal dia dari suku mana yang jelas ini oknum yang bisa jadi dimanfaatkan orang lain yang ingin mengacaukan Sultra. Karena belum lama ini, salah satu suku di Sultra juga dibuat seperti itu, satu-satu dibuat muncul. Jadi tidak boleh lagi terjadi, kita harus pelihara ketenangan dan kekompakan rakyat Sultra yang sudah terjalin baik selama ini,” tuturnya.
Ridwan Bae menambahkan, suhu politik di Sultra semakin panas jelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sultra, Pemilihan Wali Kota (Pilwali) dan Pemilihan Bupati (Pilbup) 2024 tentunya.
Seiring memanas dengan kian dekatnya perhelatan politik, dimunculah isu sara sebagaimana penghinaan yang dialami Suku Tolaki dan yang terbaru Suku Muna.
Curiganya, skenario ini sengaja dibuat dan dibaliknya pasti ada aktor intelektual dengan sengaja ingin membuat kegaduhan dan memecah bela persatuan.
“Makanya saya minta masyarakat harus bijak dan hati-hati menyikapi isu-isu sara ini. Kita semua masyarakat Sultra baku sayang tidak ada lagi orang Muna, Tolaki, Bugis, Buton, Jawa, Sumatera, Bali kita semua sama dalam bingkai NKRI,” pungkasnya.
Editor: Muh Fajar Ragil Ananta
