Kendari – Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat (Mubar) telah melakukan penandatanganan Momorandum Of Understanding (MoU) dengan Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) tentang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat pencari kerja berdasarkan klaster kompetisi dalam bentuk pemberian bimbingan dan pelatihan bagi masyarakat.
Pejabat (Pj) Bupati Mubar, Dr Bahri, menyampaikan bahwa kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Mubar dengan daerah lain serta dengan instansi vertikal maupun pihak ketiga dilakukan sebagai bentuk keseriusan Pemda Mubar dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal dan responsif dengan harapan Mubar dapat setara dengan daerah-daerah lain di 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara.
“Hari ini merupakan kali kedua penandatanganan MoU antara Pemerintah Mubar dengan Polda Sultra, dimana sebelumnya penandatanganan MoU tentang asesmen bagi calon pejabat pimpinan tinggi pertama yang alhamdulillah kegiatannya sudah berjalan dengan baik,” jelasnya.
Direktur Perencanaan Keuangan Daerah, Kemendagri ini menyampaikan bahwa pelaksanaan kerjasama daerah ini sebagai bentuk menjalankan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2018 tentang kerjasama daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang tata cara kerjasama daerah dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga.
Bahri juga menyadari bahwa sebagai kabupaten yang baru memasuki usia 9 tahun pada tanggal 23 juli 2023 kemarin, Pemerintah Daerah Kabupaten Mubar butuh dukungan dan kerjasama dengan para stakeholder.
“Pemda Mubar terus berinovasi dan menjalin sinergitas guna mendukung program-program Presiden Joko Widodo ataupun program daerah,” ujarnya.
Alumni IPDN O7 ini juga menyampaikan bahwa Mubar memiliki wilayah daratan dan wilayah pesisir yang tersebar di beberapa kepulauan seperti daerah lain di Sultra.
Dengan berbagai latar belakang kewilayahan tersebut tentunya banyak masyarakat yang memiliki keterbatasan informasi sehingga peluang dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan juga sangat kecil. Olehnya itu Pemda Mubar hadir untuk menjembatani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
“Contoh kasusnya adalah banyak masyarakat Mubar memiliki animo yang tinggi untuk mengikuti penjaringan sebagai calon anggota Polri namun keterjangkauan informasi dan kesempatan yang terbatas sehingga peluang itu sangat kecil olehnya itu dengan adanya MoU ini bisa bisa menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” jelasnya .
Pejabat yang ditunjuk oleh Kemendagri ini menyampaikan bahwa kerjasama ini ditekankan pada program bimbingan dan pelatihan yang terdiri atas bimbingan dan pelatihan kemampuan jasmani kemampuan akademik kemampuan psikologi dan kesehatan yang nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat Mubar, bukan hanya untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri namun pada sekolah-sekolah kedinasan lainnya yang memiliki metode penerimaan yang mirip dengan seleksi masuk anggota Polri.
“Penandatanganan kerjasama ini kami harapkan agar semakin mempererat sinergitas hubungan antar pemerintah daerah dan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dalam penataan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Mubar,” harapnya.
Sementara Itu, Kapolda Sultra, melalui Karo SDM Polda Sultra, Komisaris Besar Polisi, Danang Beny K, menyampaikan bahwa dalam setiap organisasi, SDM memegang peran penting dalam keberhasilan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
“SDM merupakan kunci keberhasilan seluruh organisasi, begitu pula dengan keberhasilan Polri sebagai organisasi publik yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dalam mencapai tujuannya sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas SDM-nya,” terangnya.
Danang juga menyampaikan, assessment center Polri ini terbentuk sejak tahun 2009 di tingkat pusat Mabes Polri dan sudah digelar sampai tingkat Polda. Awalnya assessment center Polri digunakan untuk keperluan internal namun seiring dengan perkembangan zaman dan permintaan lembaga eksternal.
“Assessment Center Polri mulai dikenalkan kepada instansi-instansi lembaga, karena Assessment Center Polri memiliki alat ukur yang reliabel dan objektif dimana assessornya sudah tersertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSPl),” jelasnya.
Kemudian kata Beny, Polda Sultra melalui Biro SDM Polda Sultra memiliki visi dan misi mendukung pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul dan daya saing sesuai dengan amanat undang-undang dasar yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa maka dilaksanakan bentuk kerjasama yang sinergi dengan berbagai pihak.
“Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya dengan menjalin kerja sama dalam bentuk kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat pencari kerja berdasarkan klaster kompetisi di Kabupaten Muna Barat,” tuturnya.
Lebih lanjut, Beny juga menyampaikan bahwa pada saat rakernis SDM Polri tahun 2023 pada bulan maret 2023 lalu, Assessment Center Polri telah memiliki akreditasi dari badan kepegawaian negara republik indonesia dengan kategori A, atas pengakuan kelayakan penyelenggara penilaian kompetensi.
“Adapun alat ukur yang selalu digunakan antara lain Computer Assysted Test (CAT), Leaderless Group Discussion (LGD), Wawancara/ Behaviour Event Interview (BEI) sampai feedback,” pungkasnya.
Laporan: Denyi Risman
