Jakarta – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh disalahartikan sebagai pemangkasan hak pegawai.
Hal ini ia sampaikan dalam rapat koordinasi perdana bersama pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan staf melalui konferensi virtual, Kamis (20/2), setelah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Andi Sumangerukka menegaskan bahwa langkah efisiensi anggaran yang mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tidak boleh berdampak negatif pada kesejahteraan pegawai dan pelayanan publik.
“Jangan sampai ada pengurangan gaji, pemutusan hubungan kerja (PHK), atau kebijakan lain yang mengganggu pelayanan masyarakat,” tegasnya.
Ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah segera menyesuaikan administrasi agar program kerja bisa berjalan efektif tanpa merugikan aparatur sipil negara (ASN) maupun masyarakat.
Selain menyoroti efisiensi anggaran, Andi Sumangerukka juga menekankan pentingnya peningkatan mutu pelayanan publik serta pelaksanaan program 100 hari pertama kepemimpinannya. Fokus utama pemerintahannya bersama Wakil Gubernur Hugua akan tertuju pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.
Gubernur Sultra juga menyampaikan bahwa dirinya akan menjalani retreat selama delapan hari di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Namun, ia memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dengan mandat yang diberikan kepada Wakil Gubernur Hugua.
Sementara itu, Asisten Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sultra, Sukamto Toding, menegaskan bahwa seluruh jajaran SKPD siap menjalankan program kerja gubernur dan wakil gubernur demi kemajuan Sultra.
“Kita optimistis di bawah kepemimpinan Andi Sumangerukka dan Hugua, Sultra akan semakin maju dan rakyat semakin sejahtera,” ujarnya dengan penuh semangat.
Editor: Denyi Risman
