Kendari – Australia dinilai perlu menyebut krisis biaya hidup yang terjadi saat ini dengan nama yang sebenarnya, yakni ketimpangan kekayaan. Sejumlah akademisi menilai persoalan tersebut dapat diatasi melalui penerapan pendapatan dasar universal serta reformasi pajak yang lebih adil.
Gagasan ini muncul di tengah perdebatan mengenai melonjaknya biaya hidup yang menjadi isu utama di Australia. Selama beberapa bulan terakhir, para pemimpin politik menjanjikan miliaran dolar bantuan untuk membantu masyarakat menghadapi krisis tersebut.
Namun, menurut sejumlah pengamat, istilah “krisis biaya hidup” sebenarnya hanya menggambarkan gejala dari masalah yang lebih besar, yaitu ketimpangan kekayaan yang semakin melebar.
Secara sederhana, kelompok kaya terus menambah kekayaannya, sementara mayoritas masyarakat tidak merasakan pertumbuhan tersebut. Jika kondisi ini dibiarkan, ketidakadilan sosial berpotensi semakin dalam dan bahkan dapat mengancam stabilitas masyarakat.
Situasi ini juga diperparah oleh perubahan besar dalam dunia kerja, terutama dengan berkembangnya teknologi yang berpotensi menggantikan banyak pekerjaan manusia.
Di tengah kondisi tersebut, muncul kembali pembahasan mengenai konsep pendapatan dasar universal atau universal basic income (UBI).
Konsep Lama, Solusi Baru
Pendapatan dasar universal merupakan konsep yang telah lama dikenal. Gagasannya sederhana, yakni pemerintah memberikan pembayaran rutin kepada setiap warga negara tanpa syarat, tanpa melihat status pekerjaan, pendapatan, atau kekayaan.
Tujuannya adalah memastikan setiap orang memiliki tingkat keamanan finansial minimum sehingga kemiskinan dapat ditekan dan masyarakat menjadi lebih adil.
Selain itu, pendapatan dasar diyakini memberi kebebasan bagi masyarakat untuk mengejar pendidikan, merawat keluarga, membangun usaha, atau melakukan pekerjaan non-tradisional lainnya.
Banyak pendukung UBI mengusulkan jumlah pembayaran yang cukup untuk menjamin standar hidup layak, biasanya sekitar 50 persen dari pendapatan median.
Di Australia saat ini, angka tersebut setara dengan sekitar 549 dolar Australia per minggu setelah pajak bagi individu.
Gagasan pendapatan dasar universal bukan hal baru. Akar pemikirannya dapat ditelusuri hingga abad ke-16 melalui gagasan Thomas More. Tokoh-tokoh lain yang pernah mendukung konsep serupa antara lain Thomas Paine, John Stuart Mill, hingga ekonom Milton Friedman dengan gagasan pajak penghasilan negatifnya pada 1960-an.
Tokoh hak sipil Martin Luther King Jr. juga pernah mendorong ide pendapatan yang dijamin. Bahkan pada 1970-an, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon sempat melakukan eksperimen terkait kebijakan tersebut.
Kekhawatiran dan Kritik
Meski demikian, gagasan ini tidak lepas dari kritik. Sebagian pihak khawatir pendapatan dasar universal dapat mengurangi motivasi orang untuk bekerja.
Ada pula yang menilai kebijakan ini terlalu mahal karena pemerintah harus memberikan bantuan finansial kepada semua orang, termasuk mereka yang tidak bekerja.
Namun sejumlah penelitian menunjukkan kekhawatiran tersebut tidak sepenuhnya terbukti.
Orang pada umumnya tetap ingin bekerja untuk memperoleh penghasilan lebih tinggi dan meningkatkan kualitas hidup mereka, karena pendapatan dasar hanya menjamin kebutuhan minimum.
Salah satu uji coba di Finlandia pada 2016 menunjukkan bahwa penerima bantuan tidak berhenti bekerja. Sebaliknya, mereka melaporkan tingkat stres yang lebih rendah serta kondisi kesehatan yang lebih baik.
Tantangan Pembiayaan
Meski demikian, penerapan pendapatan dasar universal memerlukan reformasi pajak besar-besaran.
Pemerintah harus memiliki keberanian politik untuk meningkatkan pajak, termasuk terhadap perusahaan multinasional besar yang selama ini dinilai belum membayar pajak secara proporsional.
Data menunjukkan sekitar 31 persen perusahaan multinasional di Australia hampir tidak membayar pajak pada tahun 2022–2023, meskipun memiliki pendapatan yang sangat besar.
Jika perusahaan-perusahaan tersebut dikenakan pajak dengan tarif yang setara dengan individu berpenghasilan tinggi, yakni sekitar 45 persen, potensi penerimaan pajak yang dihasilkan diperkirakan cukup untuk membiayai program pendapatan dasar universal.
Contoh dari negara lain juga kerap dijadikan rujukan. Di Norwegia, perusahaan minyak dan pertambangan dikenakan pajak hingga 78 persen. Meski demikian, perusahaan tersebut tetap memperoleh keuntungan besar.
Sebagian besar pendapatan negara kemudian dikelola dalam dana kekayaan negara atau sovereign wealth fund, yang digunakan untuk membiayai layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial.
Dampak Ketimpangan
Ketimpangan kekayaan saat ini dinilai semakin mengkhawatirkan.
Secara global, satu persen orang terkaya memiliki kekayaan lebih dari dua kali lipat dibandingkan 85 persen populasi dunia.
Di Australia sendiri, 10 persen kelompok berpenghasilan tertinggi memiliki pendapatan mingguan rata-rata tujuh kali lebih besar dibandingkan 20 persen kelompok terbawah.
Selain itu, 10 persen rumah tangga terkaya menguasai sekitar 44 persen total kekayaan nasional. Sementara itu, sekitar 3,3 juta warga Australia masih hidup di bawah garis kemiskinan, termasuk sekitar 761 ribu anak-anak.
Manfaat Sosial
Pendapatan dasar universal dinilai berpotensi memberikan manfaat sosial yang luas.
Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang lebih setara cenderung memiliki tingkat gangguan mental, bunuh diri, kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga, serta kejahatan yang lebih rendah.
Kebijakan ini juga dapat membantu kelompok rentan, termasuk perempuan yang terjebak dalam kekerasan rumah tangga tetapi tidak memiliki kemampuan finansial untuk keluar dari situasi tersebut.
Berbagai uji coba program serupa telah dilakukan di beberapa negara seperti Spanyol, Namibia, Kanada, Finlandia, Kenya, India, Uganda, dan Swiss.
Australia sendiri pernah menerapkan kebijakan yang mendekati konsep ini saat pandemi COVID-19. Pemerintah saat itu menggandakan pembayaran bagi pengangguran melalui program JobSeeker serta memberikan subsidi upah melalui JobKeeper.
Kebijakan tersebut secara efektif menjaga banyak warga tetap berada di atas garis kemiskinan selama beberapa bulan pada 2020.
Pendapatan dasar universal dinilai berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan di Australia hingga mendekati negara-negara Nordik yang dikenal memiliki sistem kesejahteraan kuat.
Namun hingga kini, dua partai politik besar di Australia masih menolak kebijakan tersebut dan lebih memilih pendekatan pasar tenaga kerja tradisional. Sementara itu, Partai Hijau telah mengadopsi kebijakan pendapatan dasar sejak 2018.
Pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa bukan lagi apakah pendapatan dasar universal memungkinkan untuk diterapkan, tetapi apakah perubahan tersebut akan dilakukan melalui keputusan kebijakan yang berani atau baru terjadi ketika krisis memaksa.
Editor: Denyi Risman
*) Artikel ini pertama kali dipublikasikan tanggal 30 Apr 2025 di bawah lisensi Creative Commons oleh 360info™.
