Muna Barat – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Barat (Mubar) tahun 2026 dipastikan mengalami penurunan tajam.
Dari sebelumnya lebih dari Rp 700 miliar pada 2025, APBD Mubar 2026 hanya berkisar Rp 565,3 miliar. Pemangkasan sekitar Rp 131 miliar ini merupakan imbas dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang berlaku nasional.
Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, mengatakan meski anggaran menurun signifikan, pemerintah daerah tetap mengikuti arahan pusat sekaligus berupaya menjaga stabilitas layanan publik.
“Pada APBD tahun 2026, kami menetapkan prioritas belanja yang ketat. Fokus utama adalah pemenuhan belanja wajib, seperti Tunjangan Profesi Pegawai (TPP) ASN serta gaji PNS dan PPPK,” kata Darwin, Kamis (27/11).
Ia menegaskan bahwa meski kondisi fiskal menurun, sejumlah program tetap harus berjalan. Untuk belanja modal, pemerintah daerah menetapkan pagu sebesar Rp12 miliar. Dua proyek infrastruktur menjadi prioritas utama, yaitu pembangunan jalan di Sukadamai dan Wulanga Jaya.
“Program perbaikan jalan ini dialokasikan kurang lebih Rp8 miliar dan sudah masuk dalam APBD 2026,” jelas Darwin.
Sementara itu, sisa belanja modal sekitar Rp4 miliar akan diarahkan untuk mendukung program visi-misi kepala daerah, belanja rutin, serta pengadaan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Darwin menegaskan pemerintahannya akan melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk menjelaskan secara terbuka mengenai kondisi keuangan daerah yang terpengaruh kebijakan efisiensi pusat.
“Tahun 2026 ini kami akan menyampaikan secara transparan kepada masyarakat terkait kondisi anggaran akibat efisiensi tersebut,” ujarnya.
Meski anggaran menurun, Darwin memastikan pelayanan publik dan program prioritas tetap berjalan.
“Setiap rupiah akan dimanfaatkan seefisien mungkin agar pelayanan dan pembangunan di Kabupaten Muna Barat tetap optimal,” pungkasnya.
Editor: Muh Fajar
