Kendari – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sulawesi Tenggara meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan pemberitaan yang beredar terkait Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sultra, Anton Timbang.
Sejumlah media sebelumnya memberitakan Anton Timbang sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Namun, informasi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat karena belum sepenuhnya mencerminkan fakta hukum yang jelas.
Ketua Umum Badko HMI Sultra, Hesti Wayana Bastian, menilai pemberitaan yang berkembang cenderung menggiring opini publik dan tidak disajikan secara berimbang. Ia menyebut, kondisi ini berpotensi mendiskreditkan nama Anton Timbang di ruang publik.
“Informasi yang beredar saat ini perlu diverifikasi lebih lanjut agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru dan menyudutkan pihak tertentu,” ujar Hesti, Selasa (24/3).
Menurutnya, penyampaian informasi yang tidak utuh tanpa kajian yang jelas dapat memicu kesalahpahaman di masyarakat, bahkan berpotensi merugikan secara personal pihak yang diberitakan.
Hesti menegaskan, media massa memiliki tanggung jawab besar dalam menyajikan informasi secara objektif, akurat, dan berimbang. Prinsip cover both sides, kata dia, harus menjadi dasar dalam praktik jurnalisme yang profesional.
Ia berharap media memberikan ruang klarifikasi kepada semua pihak sebelum menyimpulkan status hukum seseorang, sehingga tidak menimbulkan framing yang bias di ruang publik.
“Media harus tetap berimbang dan memberikan kesempatan klarifikasi agar informasi yang disampaikan utuh dan tidak menyesatkan,” katanya.
Badko HMI Sultra juga mengimbau masyarakat untuk menunggu keterangan resmi dari aparat penegak hukum sebelum menarik kesimpulan terkait status hukum Ketua Kadin Sultra.
“Kami mengajak masyarakat untuk tidak terburu-buru menyimpulkan sebelum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang. Kepada media, kami berharap tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik, akurasi, dan keberimbangan dalam setiap pemberitaan,” tutup Hesti.
Editor: Muh Fajar
