Kendari – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk menuntaskan persoalan desa-desa tanpa listrik di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Dalam sambutannya saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Sultra di Hotel Claro Kendari, Minggu (2/11), Bahlil mengungkap masih terdapat 50 desa di wilayah itu yang belum menikmati aliran listrik.
“Pak Gub, dari tadi malam sampaikan kepada saya, ada 50 desa di Sultra yang belum teraliri listrik. Saya ini kebetulan Ketua Umum Golkar, yang lahir tanpa listrik,” kata Bahlil.
Ia menuturkan pengalaman pribadinya yang tumbuh dalam keterbatasan.
“Saya ini lahir pakai lampu obor, tahu obor? Lampu pelita itu, yang cuma dari kaleng susu, pakai sumbu kain bekas, diisi minyak tanah,” ujarnya.
Menurut Bahlil, kondisi ribuan desa di Indonesia yang belum terlistriki menjadi ironi besar di tengah usia kemerdekaan yang hampir delapan dekade.
“Indonesia sudah merdeka selama hampir 80 tahun, tapi masih ada 5.700 desa dan 44 dusun yang belum teraliri listrik,” ungkapnya.
Ia mengaku telah melaporkan kondisi tersebut langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Saya konsultasi dengan Bapak Presiden. Saya bilang, ‘Bapak, saya ini Menteri ESDM tapi lahir tanpa listrik.’ Jadi saya minta izin agar semua desa di Indonesia bisa terlistriki,” katanya.
Dari hasil konsultasi itu, kata Bahlil, Presiden memberikan instruksi tegas agar seluruh wilayah di Indonesia segera menikmati listrik.
“Atas perintah Bapak Presiden, dan usulan dari Partai Golkar, disampaikan kepada saya sebagai Menteri ESDM, agar tahun 2029–2030 semua desa dan dusun harus sudah berlistrik,” tegasnya.
Namun, untuk Sulawesi Tenggara, Bahlil memastikan target itu akan dipercepat. Ia menjanjikan seluruh desa tanpa listrik di provinsi itu akan selesai lebih awal.
“Nah, untuk Sultra ini, 50 desa itu, saya janji, sebelum 2027 berakhir, semua 50 desa itu sudah menyala,” tandasnya.
Bahlil juga memberi instruksi langsung kepada jajaran Kementerian ESDM untuk menindaklanjuti perintah tersebut secara teknis.
“Kau punya tugas: pulang, tanyakan ke Gubernur, desa-desa mana saja, kabupaten mana saja, anggarkan langsung di 2026–2027 untuk diselesaikan,” ucapnya kepada Dirjen Migas La Ode Sulaeman yang hadir dalam forum tersebut.
Editor: Redaksi
