Muna Barat – Dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat pertama DPRD Muna Barat, yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD, Agung Darma, dan dihadiri oleh Pj Bupati Muna Barat, La Ode Butolo, serta berbagai unsur pimpinan dan anggota DPRD Muna Barat, Senin (9/9) lalu, Sekretaris Fraksi Amanat Demokrasi Indonesia Raya, Baitul Makmur, menyoroti adanya masalah dalam pelaksanaan program pemerintah daerah.
Politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kebijakan pembangunan yang dianggap diskriminatif.
“Ini sebenarnya diskriminasi. Kenapa kita bikin begini. Jika kita mau sejalan, kita harus sejalan,” tegasnya.
Ia juga mengkritik pemilihan lokasi Rumah Jabatan Pimpinan yang dianggap tidak memadai.
“Istri dibuang jauh-jauh. Dibikinkan tiga buah Rujab dalam hutan. Aksesnya tidak ada,” ungkap Baitul Makmur.
Lebih jauh, Baitul Makmur mengapresiasi prestasi pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi dan stabilitas. “Kami tetap mengapresiasi semua prestasi yang dicorehkan, terutama tentang stabilitas dan inflasi yang bisa dikendalikan,” ujarnya.
Namun, ia juga menyoroti rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) yang stagnan di angka 4,9 persen sejak 2014. “PAD kita masih 4,9 persen. Ini sangat betah. Dari 2014, tidak ada peningkatan,” kata Baitul Makmur.
Dia menekankan perlunya evaluasi terhadap kepala dinas yang dianggap tidak mampu meningkatkan PAD. “Kalau tidak bisa, ganti. Dia harus melakukan kreativitas sesuai dengan keadaan zaman,” tegasnya.
Selain itu, Baitul Makmur mengkritik ketidaksesuaian antara postur APBD yang terbatas dengan banyaknya program. “Dengan postur APBD yang hanya sekian miliar, jangan terlalu banyak program. Ini semua pencitraan,” tutupnya.
Laporan: Denyi Risman
