Kendari – Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak pada minimnya pembangunan infrastruktur di sejumlah kabupaten dan kota, tak terkecuali di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Sejumlah bupati dan wali kota di daerah tersebut menghadapi keterbatasan anggaran untuk membangun infrastruktur karena sebagian anggaran daerah mengalami pemotongan akibat kebijakan efisiensi.
Menanggapi kondisi itu, Bank Sultra yang terus mencatatkan kinerja positif menyiapkan solusi alternatif pendanaan melalui skema pinjaman bagi pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan langsung Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, didampingi Direktur Utama Bank Sultra, Andri Permana Diputra Abubakar, saat menggelar konferensi pers usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2024–2025 di Kendari, Jumat (13/3).
Gubernur mengatakan, Bank Sultra akan menyiapkan fasilitas pendanaan bagi kabupaten dan kota di Bumi Anoa yang ingin membangun, tetapi terkendala anggaran akibat kebijakan efisiensi.
“Ke depan Bank Sultra akan memberikan bantuan, terutama bagi daerah-daerah, misalnya kabupaten atau kota yang ingin membangun sesuatu tetapi tidak bisa menggunakan APBD karena efisiensi anggaran. Fasilitasnya akan disiapkan oleh Bank Sultra dalam bentuk pinjaman,” ujar Gubernur.
Ia menegaskan, ke depan pemerintah daerah di Sultra tidak perlu lagi meminjam dana ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) seperti yang selama ini dilakukan oleh banyak daerah.
“Jadi nanti tidak perlu lagi pinjam ke SMI. Lebih baik menggunakan pinjaman di Bank Sultra, bank milik daerah kita sendiri,” pungkasnya.
Editor: Wiwid Abid Abadi
