Baubau – Ketersediaan stok bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Sulawesi Tenggara (Sultra) dinilai belum cukup jika tidak diikuti distribusi yang mampu menjangkau masyarakat, terutama warga di wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pun memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi di wilayah kepulauan Sultra dengan melibatkan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM, Pertamina Patra Niaga dan pemerintah daerah.
Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan BBM subsidi tidak hanya tersedia di terminal, tetapi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak dengan waktu, jumlah dan harga sesuai ketentuan.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas mengatakan, Fuel Terminal (FT) Baubau memiliki posisi strategis dalam rantai pasok BBM untuk wilayah Sulawesi hingga sejumlah kawasan Indonesia bagian tengah dan timur.
“Fuel Terminal Baubau sangat vital untuk mendukung kelancaran distribusi BBM, khususnya di pulau Sulawesi dan kemudian juga bisa meng-cover untuk wilayah Indonesia Tengah lainnya. Artinya, ini sangat mendukung pemenuhan kebutuhan BBM bagi masyarakat khususnya regional Sulawesi,” ujar Wahyudi seperti dikutip dari laman resmi BPH Migas, Kamis (3/9/2026)..
Menurut dia, keberadaan terminal tersebut semakin penting mengingat karakter Sultra yang terdiri dari banyak wilayah kepulauan. Kondisi geografis tersebut membuat distribusi energi membutuhkan pengelolaan rantai pasok yang lebih kuat agar pasokan dapat menjangkau pulau-pulau kecil.
“Kami memastikan amanah dari Pemerintah kepada Pertamina dan Pertamina Patra Niaga (PPN) telah dijalankan dengan baik dan sudah cukup terjaga reliability (keandalan), suplai (pasokan), dan distribusi BBM kepada masyarakat di daerah-daerah yang wilayahnya kepulauan, termasuk di wilayah 3T yang ada di kepulauan-kepulauan kecil di Sulawesi ini,” imbuhnya.
BPH Migas menegaskan, pengawasan tidak berhenti pada ketersediaan stok. Jalur distribusi hingga lembaga penyalur juga menjadi perhatian agar BBM subsidi dapat diterima masyarakat sesuai ketentuan.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, keandalan distribusi dari FT Baubau penting untuk menjaga pasokan BBM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.
“Kita harapkan bisa tetap terjaga sehingga paling tidak di Indonesia Bagian Tengah dan Indonesia Bagian Timur kita amankan proses distribusi BBM-nya,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pemasaran Korporat Pertamina Patra Niaga, Alimuddin Baso mengatakan, pihaknya terus memperkuat pelayanan di FT Baubau untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat.
“Ke depan, juga kita sangat berharap dukungan Pemerintah untuk memberikan regulasi untuk memperkuat keandalan pasokan (BBM) di Indonesia Timur. Sehingga, Pertamina akan bisa melayani dengan baik dengan jumlah yang cukup dan memadai serta kualitas yang terukur,” ucapnya.
Selain memastikan pasokan, aspek keselamatan operasional terminal juga menjadi perhatian. BPH Migas mengapresiasi penerapan standar keselamatan oleh Pertamina Patra Niaga sebagai pengelola FT Baubau.
Persoalan distribusi BBM subsidi juga dibahas bersama sejumlah kepala daerah di Sultra. BPH Migas, Ditjen Migas dan Pertamina Patra Niaga bertemu dengan Wali Kota Baubau Yusran Fahim, Bupati Muna Bachrun, Bupati Muna Barat La Ode Darwin, Bupati Wakatobi Haliana serta Bupati Buton Selatan Muh Adios.
Pertemuan tersebut membahas kondisi penyaluran BBM sekaligus tantangan yang dihadapi masing-masing daerah.
Menurut Wahyudi, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memberikan gambaran kebutuhan masyarakat di lapangan, termasuk untuk sektor perikanan, pertanian, pelayanan umum dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
“Agar pemenuhan BBM subsidi tidak terjadi hambatan dan gangguan, dapat dipenuhi secara baik dan dimanfaatkan tepat sasaran, sehingga masyarakat yang berhak dapat memanfaatkan BBM subsidi setiap hari untuk kegiatan harian maupun kegiatan penggerak ekonomi di daerah-daerah tersebut,” tuturnya.
Hasil koordinasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui evaluasi terhadap kondisi dan operasional lembaga penyalur, termasuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
BPH Migas bersama pemerintah daerah dan Ditjen Migas juga akan mengevaluasi kebutuhan penyalur baru atau SPBU di wilayah yang dinilai membutuhkan akses BBM lebih dekat.
“Akan kita lakukan evaluasi bersama Pemerintah Daerah dan Ditjen Migas untuk menyiapkan penyalur-penyalur atau SPBU yang dapat meringankan dan dibangun di wilayah klaster masyarakat yang membutuhkan,” kata Wahyudi.
Persoalan distribusi juga dirasakan masyarakat di Kabupaten Muna. Bupati Muna Bachrun mengatakan kondisi geografis daerah kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam memenuhi kebutuhan BBM masyarakat.
Salah satunya dialami petani yang membutuhkan BBM untuk mengoperasikan traktor dan peralatan pertanian lainnya.
“Masyarakat Muna mengalami kesulitan untuk membeli BBM di SPBU untuk traktor dan alat-alat yang lain. Dan dari pertemuan ini, diberikan solusi/jalan yang bisa ditempuh untuk mendapatkan BBM tersebut,” pungkasnya.
Laode Sulaeman menegaskan, ketersediaan stok harus diikuti kemampuan menyalurkan BBM hingga ke masyarakat sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah.
“Sesuai arahan Bapak Menteri ESDM, selain ketahanan stok (BBM) yang kita miliki, kita juga harus menjamin stok tersebut bisa sampai ke masyarakat, sesuai dengan harga dan ketentuan yang berlaku. Stok BBM yang ada tiba ke masyarakat bisa tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat harga,” ucapnya.
Dengan penguatan pengawasan, evaluasi SPBU serta koordinasi bersama pemerintah daerah, distribusi BBM subsidi di Sultra diarahkan agar tidak berhenti pada persoalan ketersediaan stok, tetapi memastikan energi tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk warga di wilayah kepulauan dan sektor-sektor penggerak ekonomi daerah.
Editor: Andise SL
