Kendari – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Apel Siaga dan Simulasi Bencana Gempa Bumi serta Tsunami di Lapangan Upacara Kantor Gubernur, Senin (24/11).
Kegiatan ini menjadi puncak rangkaian penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana yang melibatkan BPBD, relawan, TNI-Polri, serta peserta Jambore Tangguh Bencana.
Dalam kesempatan itu, Pemkot Kendari diberi penghargaan oleh Gubernur atas upayanya membentuk kelurahan tanggap bencana. Penghargaan diterima langsung Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran.
Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR), dalam amanatnya menegaskan bahwa kesiapsiagaan bukan sekadar seremonial, melainkan syarat utama menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Ia mengutip dasar hukum penanggulangan bencana yang menempatkan fase kesiapsiagaan sebagai bagian strategis dalam mitigasi risiko.
“Pelaksanaan Apel Siaga dan Simulasi ini membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif melaksanakan fase pra bencana. Ini adalah investasi untuk keselamatan kita bersama,” ujar ASR.
Ia menjelaskan bahwa Sulawesi Tenggara memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap gempa dan tsunami, sebagaimana tertuang dalam Kajian Risiko Bencana 2022–2026.
Posisi wilayah yang berada pada zona pertemuan lempeng aktif membuat ancaman bencana dapat terjadi kapan saja, sehingga masyarakat harus siap mengambil tindakan cepat dalam hitungan detik.
ASR juga memberi arahan khusus kepada seluruh peserta simulasi. Pertama, mengikuti seluruh rangkaian latihan secara disiplin demi menutup berbagai potensi celah prosedur.
Kedua, mengutamakan keselamatan diri dan tim dalam setiap langkah. Ketiga, memastikan proses pemulihan awal pascabencana berlangsung cepat, termasuk layanan kesehatan dan ketahanan pangan.
“Jangan biarkan satu pun kelemahan tidak terdeteksi. Kesiapsiagaan adalah tanggung jawab setiap individu, sekolah, kantor, dan keluarga di Sulawesi Tenggara,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, ASR juga menginstruksikan pemerintah kabupaten dan kota agar mengalokasikan anggaran khusus pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kebencanaan dalam APBD masing-masing sebagai bentuk dukungan nyata terhadap penguatan sistem mitigasi di daerah.
Editor: Muh Fajar
