Kendari – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Komitmen ini disampaikan dalam kegiatan Exit Meeting Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Kendari Tahun Anggaran 2025, Senin (18/5/2026).
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran menyampaikan apresiasi tinggi kepada tim pemeriksa BPK Sultra yang telah merampungkan tugasnya.
Tim BPK diketahui telah bekerja selama 35 hari kerja secara profesional, objektif, dan independen di lingkup Pemkot Kendari.
Menurut Siska, audit yang dilakukan oleh BPK bukan semata-mata instrumen untuk mencari-cari kekurangan atau kesalahan administrasi.
Sebaliknya, pemeriksaan ini menjadi sarana evaluasi dan pembinaan krusial agar pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin tertib, efektif, efisien, dan taat hukum.
“Pemeriksaan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi pengelolaan keuangan daerah sekaligus menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kami,” ujar Siska Karina Imran dalam sambutannya, Senin (18/5/2026).
Ia memastikan bahwa jajaran Pemkot Kendari akan mengawal ketat seluruh rekomendasi perbaikan yang diberikan BPK agar pembenahan sistem dapat berjalan menyeluruh serta berkesinambungan.
Guna mempercepat proses penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, Wali Kota perempuan pertama Kendari ini mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh jajaran kepala perangkat daerah (OPD).
Mereka diminta untuk tidak pasif dan segera melengkapi dokumen penunjang yang dibutuhkan.
Siska memerintahkan seluruh kepala OPD agar bersikap kooperatif dengan membuka akses data seluas-luasnya bagi tim pemantau.
Kedua, responsi menanggapi poin-poin yang menjadi catatan pemeriksaan. Kemudian ketiga, proaktif yakni dengan segera menyelesaikan formula solusi atas rekomendasi hasil pemeriksaan.
Melalui koordinasi yang solid ini, Pemkot Kendari optimistis dapat mempertahankan kualitas transparansi anggaran dan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Kendati demikian, Siska menekankan bahwa raihan predikat WTP bukanlah target akhir.
Hal yang jauh lebih esensial adalah bagaimana menjadikan rekomendasi BPK ini sebagai fondasi kuat untuk memperkokoh sistem pengendalian intern dan meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat Kota Kendari.
Editor: Redaksi
