Muna Barat – Rapat strategis Pemerintah Kabupaten Muna Barat soal pendayagunaan dana desa untuk ketahanan pangan justru diwarnai aksi absen sejumlah kepala desa. Ketidakhadiran ini memantik kemarahan Bupati La Ode Darwin yang menilai sikap para kepala desa sebagai bentuk pembangkangan terhadap program prioritas daerah.
“Saya lihat ini banyak kepala desa yang tidak hadir. Apa masalahnya ini? Pak Inspektur tolong periksa. Kalau tidak ada alasan yang jelas, tindaki! Ini bukan main-main,” tegas Darwin dalam rapat yang digelar Kamis (17/4).
Tak hanya menyorot soal absensi, Darwin juga menguliti mentalitas sebagian kepala desa yang dinilainya tak lagi menghormati struktur pemerintahan. Ia menuding, para kades kini cenderung melewati camat dan langsung menghadap bupati untuk urusan yang seharusnya bisa diselesaikan di tingkat kecamatan.
“Sebagian kepala desa sekarang sudah tidak paham hirarki. Camat sudah tidak dihargai, padahal dulu camat disebut ‘Dhesi’, pejabat yang sangat disegani. Sekarang semua langsung ke bupati. Ini keliru,” seru Darwin.
Ia meminta seluruh kepala desa untuk kembali memahami sistem birokrasi dan menghormati camat sebagai penghubung resmi pemerintah kabupaten di wilayah.
“Kalau ada masalah di desa, selesaikan dulu di tingkat camat. Kalau tidak bisa, baru camat yang datang ke saya,” lanjutnya.
Rapat tersebut digelar untuk mengawal implementasi 20 persen dana desa yang wajib dialokasikan untuk ketahanan pangan. Dari total dana desa Muna Barat sebesar Rp60 miliar, sedikitnya Rp12 miliar harus diarahkan ke sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.
Namun ketidakhadiran kepala desa dalam rapat kunci ini justru mengindikasikan lemahnya komitmen terhadap kebijakan strategis kabupaten. Padahal, dana tersebut menjadi tumpuan penguatan ekonomi desa dan percepatan pencapaian visi Liwu Mokesa yang artinya tanah yang sejahtera, maju, dan berkembang.
“Dana 20 persen ini bisa digerakkan lewat BUMDes, koperasi, atau TPKK. Ini bukan intervensi, tapi penguatan sinergi agar program ini jalan dan terukur hasilnya,” kata Darwin.
Wakil Bupati Ali Basa menambahkan bahwa penggunaan dana ketahanan pangan akan menjadi bahan evaluasi rutin pemerintah kabupaten terhadap kinerja desa.
“Kami akan pantau realisasi anggarannya. Hasilnya harus berdampak ke masyarakat,” tegas Ali.
Pemerintah kabupaten mengisyaratkan langkah tegas bagi kepala desa yang abai terhadap program ini. Dalam waktu dekat, Inspektorat akan memeriksa kehadiran dan komitmen mereka, sekaligus menyiapkan sanksi bagi yang terbukti lalai atau menghindar dari tanggung jawab.
Editor: Denyi Risman
