News  

Cetak Sawah 1 Juta Hektar Haji Isam di Merauke Didukung Masyarakat Adat

Haji Isam saat menemui masyarakat adat di Merauke, Papua. Foto: Dok. Istimewa.

Merauke – Proyek Stategis Nasional (PSN) cetak sawah satu juta hektare di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, terus berjalan meski di tengah pengerjaannya sempat berhenti beberapa jam karena adanya protes dan kesalahpahaman dari masyarakat setempat, Senin 12 Agustus 2024.

Namun, berkat mediasi yang dilakukan Andi Samsudin Arsyad atau bisa disapa Haji Isam selaku pelaksana program, akhirnya kembali berjalan normal seperti biasa.

Kurang lebih 60 orang masyarakat memprotes adanya pembukaan lahan di kampung Wanam Distrik Ilwayab.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Yohanes Mahuze, mempertanyakan adanya pelebaran jalan sejauh 500 meter. Menurut Yohanes, sejauh ini belum ada sosialiasi dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat terkait poyek tersebut.

Merespons keluhan tersebut, Haji Isam langsung menghadirkan Kasatgas Pangan Kementrian Pertanian Mayor Jenderal TNI Rizal Ramdani, berikut Tokoh Masyarakat Papua Selatan, Jhon Glube Gebze.

Mediasi membuahkan hasil. Masyarakat setuju dengan program pemerintah tersebut dengan beberapa syarat.
Di antara syarat yang diajukan yaitu kayu limbah dari proyek tersebut diambil masyarakat setempat sebagai pemilik tanah ulayat.

Lalu, pekerjaan pelabuhan sambil disosialisasikan kepada masyarakat di empat distrik yakni Ilwayab, Kaptel, Ngguti, dan Muting.

Jhon Glube Gebze mengimbau, masyarakat tidak melakukan aksi perusakan dan tindakan merugikan orang lain. Tokoh masayarakat Papua Selatan itu juga meminta masyarakat tenang dan merespons baik proyek pemerintah tersebut.

Selain itu, sambung Jhon, dirinya juga akan memberikan pemehaman kepada masyarakat sekitar, serta akan berkomunikasi dengan pemerintah provinsi ikut menyosialisasikan proyek nasional ini. Sehingga, masyarakat dapat mengetahui manfaat yang didapat jika proyek ini sudah beroperasi.

Pemilik ulayat akan saya kasih gambaran supaya kita semua sepakat. “Saya meminta kepada Pj Gubenur Papua Selatan untuk segera dilakukan sosialiasi,” pungkas Jhon.

Setelah tercapai kesepakatan, sekira 10,00 WIT masyarakat membubarkan diri dengan tertib. Rilis.


Editor: Muh Fajar

error: Content is protected !!