Kendari – Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) dan Sekolah Legislatif DPW Partai NasDem Sulawesi Tenggara (Sultra) di Hotel Claro Kendari, Senin (18/5), mendadak memantik sorotan publik.
Pemicunya, Ketua DPRD Sultra La Ode Tariala yang juga kader NasDem justru terlihat duduk di barisan belakang bersama kader dan simpatisan lainnya saat agenda resmi partai berlangsung.
Padahal, sebagai Ketua DPRD Sultra, Tariala dinilai layak menempati deretan kursi utama bersama elite partai dan kepala daerah yang hadir dalam pembukaan Rakerwil.
Sorotan tak berhenti di posisi duduk. Foto Tariala juga tak terlihat dalam sejumlah baliho kegiatan yang terpampang di area hotel. Sementara wajah petinggi NasDem lainnya terpajang jelas di berbagai sudut lokasi acara.
Bahkan, nama Tariala disebut tak masuk dalam daftar tamu penting yang dibacakan pembawa acara, meski ia hadir langsung di arena kegiatan.
Kondisi itu menuai kritik dari kader senior sekaligus salah satu pendiri NasDem Sultra, Jurni. Ia menilai perlakuan terhadap Tariala bukan sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan cara partai memperlakukan kadernya sendiri.
“Terlepas dari adanya rekomendasi pergantian Ketua DPRD, Pak Tariala hari ini masih sah menjabat Ketua DPRD Sultra dan masih kader NasDem. Itu harus dihargai,” ujar Jurni di lokasi Rakerwil.
Menurutnya, penempatan Tariala di kursi belakang memperlihatkan adanya persoalan internal yang tidak dikelola secara dewasa. Padahal, NasDem tengah berupaya menjaga soliditas politik di Sultra.
Ia menegaskan, dalam tradisi politik, etika dan penghormatan terhadap kader merupakan hal mendasar. Karena itu, perlakuan terhadap Tariala justru dinilai bisa memunculkan simpati publik.
“Yang malu sebenarnya bukan Pak Tariala, tapi NasDem sendiri. Publik melihat bagaimana seorang Ketua DPRD diperlakukan oleh partainya sendiri,” katanya.
Jurni juga mengingatkan agar perbedaan politik tidak dibawa ke ruang simbolik yang terkesan mempermalukan kader di depan publik.
“Kalau partai mau besar, kader harus diperlakukan dengan baik. Jangan persoalan politik internal dipertontonkan secara terbuka seperti ini,” lanjutnya.
Ia menegaskan proses pergantian Ketua DPRD bukan perkara sederhana karena harus melalui mekanisme partai, rapat paripurna DPRD hingga persetujuan gubernur dan Kementerian Dalam Negeri.
“Mengganti Ketua DPRD itu bukan seperti mengganti Ketua Fraksi. Prosesnya panjang dan ada aturan yang harus dihormati,” tegasnya.
Jurni pun meminta Ketua DPW NasDem Sultra Ali Mazi mengevaluasi jajaran internal partai yang dinilai keliru mengelola pelaksanaan Rakerwil.
Menurutnya, polemik tersebut justru berpotensi merusak citra Ali Mazi sebagai Ketua DPW NasDem Sultra sekaligus anggota DPR RI.
“Pak Ali Mazi harus mereview persoalan ini. Jangan sampai orang-orang di sekitar beliau justru merusak citra partai dan citra beliau sendiri,” bebernya.
Ia bahkan menyarankan agar Sekretaris DPW NasDem Sultra, Tahir Lakimi, ikut dievaluasi lantaran dianggap gagal menjaga komunikasi internal partai.
“Kalau kader diperlakukan seperti ini, orang bisa apatis terhadap NasDem. Hari ini yang muncul justru simpati publik kepada Pak Tariala,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris DPW Partai NasDem Sultra, Tahir Kimi, menanggapi santai sorotan tersebut. Ia menyebut Tariala memang pribadi yang santai.
“Kaka Tariala orangnya santai, beliau memang santai,” ujar Tahir saat dikonfirmasi.
Editor: Muh Fajar
