Muna Barat – Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Muna Barat diduga kuat menyimpang dari ketentuan. Dugaan penyalahgunaan ini mencuat setelah Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum Indonesia Sulawesi Tenggara (AMPHI Sultra) menerima laporan dari sejumlah guru terkait ketidaksesuaian antara pertanggungjawaban anggaran dan kondisi nyata di lapangan.
Ketua AMPHI Sultra, Ibrahim, menyebut ada indikasi kuat praktik korupsi yang berlangsung sistematis dan terstruktur. Ia menyoroti laporan kegiatan yang berjalan setiap tahun, meski faktanya tidak ada aktivitas berarti di sekolah.
“Mereka mengeluh setiap tahun tidak ada kegiatan, tapi laporan tetap jalan. Kalaupun ada, hanya sekadar konsumsi rapat. Ini indikasi kuat korupsi terstruktur,” tegas Ibrahim, Sabtu (14/6).
Menurutnya, kondisi sekolah-sekolah di Muna Barat sangat memprihatinkan. Banyak ruang kelas rusak, fasilitas belajar minim, hingga ketiadaan alat peraga pendidikan.
Padahal, kata Ibrahim, anggaran BOS yang diterima sekolah bisa mencapai ratusan juta rupiah setiap tahun. Ia mencontohkan, sebuah sekolah dengan 300 siswa bisa menerima Rp300 juta jika alokasi per siswa Rp1 juta per tahun.
Lebih lanjut, AMPHI juga menyoroti nihilnya kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka, OSIS, seni, dan olahraga. Padahal, Petunjuk Teknis (Juknis) BOS secara jelas mengatur alokasi anggaran untuk penguatan karakter dan pengembangan organisasi siswa.
“Kegiatan ekstrakurikuler nyaris tak terlihat. Padahal dananya ada. Ini bukan sekadar soal korupsi anggaran, tapi juga bentuk pembiaran terhadap pembentukan karakter siswa,” ungkapnya.
Ibrahim menegaskan, jika persoalan ini terus dibiarkan, maka hanya ada dua kemungkinan: pembiaran sistemik atau keterlibatan oknum di lingkaran pengambil kebijakan.
AMPHI mendesak aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, segera turun tangan. Pemeriksaan terhadap kepala sekolah dan operator BOS dinilai penting untuk mengungkap potensi penyimpangan serta menyelamatkan wajah pendidikan daerah.
“Korupsi di sektor pendidikan adalah bentuk pengkhianatan terhadap masa depan anak-anak daerah. Ini tidak bisa ditawar,” tegas Ibrahim.
Ibrahim juga menyinggung kepemimpinan Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, dan wakilnya, Ali Basa, yang selama ini mengusung visi pembangunan sumber daya manusia unggul.
“Kami menghargai komitmen Pak Bupati dalam mencetak SDM unggul. Tapi kasus ini adalah ujian nyata terhadap komitmen tersebut. Jika dibiarkan, maka cita-cita membangun generasi cerdas hanya akan menjadi slogan kosong,” pungkasnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kepala Dinas Pendidikan Muna Barat, Ahmad Ramadhan, enggan memberikan komentar.
“Saya jangan dulu komentar. Nanti dapat teguran dari bos (Bupati). Muna Barat harus satu pintu lewat Kominfo kalau mau berkomentar,” ujarnya singkat.
Editor: Redaksi
