Muna Barat – Pemerintah Kabupaten Muna Barat menggelontorkan anggaran lebih dari Rp1,7 miliar untuk pengadaan alat penangkap ikan bagi nelayan.
Bantuan yang menyasar 249 nelayan dalam 26 kelompok ini diklaim sebagai upaya meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat sektor perikanan sebagai tulang punggung ekonomi pesisir.
Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, di halaman Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Muna Barat, Selasa (15/12).
Di hadapan para nelayan, Darwin menegaskan bahwa alokasi anggaran tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari strategi pembangunan ekonomi berbasis kelautan.
“Anggaran yang kita keluarkan ini harus benar-benar berdampak. Nelayan tidak boleh hanya menerima alat, tetapi harus merasakan peningkatan hasil tangkapan dan pendapatan,” ujar Darwin.
Berdasarkan penelusuran, porsi terbesar bantuan bersumber dari APBD Kabupaten Muna Barat senilai Rp1,2 miliar.
Kepala DKP Muna Barat, Sukarti Lykra, mengungkapkan anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai kebutuhan produksi nelayan dan pembudidaya ikan yang tersebar di 13 desa.
“Kami mendesain bantuan ini sesuai kebutuhan di lapangan. Bukan hanya alat tangkap, tetapi juga sarana pendukung agar nelayan bisa melaut lebih jauh, lebih lama, dan lebih aman,” kata Sukarti.
Adapun bantuan yang disalurkan meliputi kapal atau perahu fiber, alat tangkap bubu dan jaring rajungan, pukat ikan terapung, jala buang, waring bagang, bagang apung, bahan baku pembuatan perahu fiber, hingga mesin kapal berkekuatan 24 PK dan 30 PK.
Selain itu, terdapat pula rehabilitasi saluran dan pintu tambak yang menyasar sektor budidaya.
Tak hanya mengandalkan APBD kabupaten, dukungan anggaran juga mengalir dari pemerintah provinsi dan pusat.
Dari APBD Provinsi Sulawesi Tenggara, lebih dari Rp300 juta dialokasikan untuk bibit ikan nila dan bandeng bagi dua kelompok pembudidaya.
Sementara dari APBN, dana lebih dari Rp146 juta disalurkan dalam bentuk jaring ikan, mesin kapal, cool box, dan freezer untuk tujuh kelompok nelayan dan pengolah hasil perikanan.
Jika ditotal, 329 orang dari 35 kelompok tercatat sebagai penerima manfaat dari seluruh skema bantuan tersebut.
Namun, besarnya anggaran yang digelontorkan juga menuntut pengawasan ketat agar bantuan tidak berhenti pada pembagian barang semata.
“Kami berharap bantuan ini tidak salah sasaran dan benar-benar digunakan. Evaluasi akan kami lakukan, karena tujuan akhirnya adalah kemandirian nelayan dan ketahanan pangan daerah,” tegas Sukarti.
Pemerintah daerah menargetkan bantuan ini mampu mendorong peningkatan produktivitas, pendapatan nelayan, serta menggerakkan kewirausahaan berbasis perikanan.
Editor: Redaksi
