Muna Barat – Di bawah kepemimpinan Dr Bahri sebagai Penjabat Bupati, presentase angka kemiskinan di Kabupaten Muna Barat (Mubar) mengalami penurunan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Mubar Tahun 2021 sebesar 13,96 persen dan pada tahun 2022 berkurang menjadi 13,85 persen.
Berdasarkan data tersebut angka kemiskinan Mubar pada tahun 2022 mengalami penurunan bila di bandingkan tahun 2021 dari 2,03 persen menjadi 1,99 persen.
“Hal ini berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin menjauh,” ujar Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, Al Rahman, Rabu (15/11).
Menurutnya, penurunan angka kemiskinan itu tidak terlepas dari program yang dicanangkan oleh Pj Bupati Mubar Bahri dengan strategi mengurangi beban pengeluaran, menaikkan pendapatan, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
“Dalam konteks mengurangi beban pengeluaran masyarakat, maka kita hadir dengan empat program yaitu pendidikan gratis, kesehatan gratis, kemudian seluruh masyarakat miskin kita daftarkan sebagai pekerja rentan di BPJS Ketenagakerjaan kemudian kita hadirkan juga BLT APBD di kelurahan,” terangnya.
Kemudian terkait dengan program Pemda dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, Pj Bupati mengeluarkan kebijakan dengan memberikan subsidi BBM bagi pelaksana jasa angkutan darat, laut serta nelayan. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian subsidi BBM bagi tukang ojek di pasar-pasar tradisional.
Selain itu, bantuan keuangan khusus juga diberikan kepada setiap desa sebesar Rp 100 juta. Bantuan keuangan khusus ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dengan mengoptimalkan pemberdayaan dan terciptanya singkronisasi dan akselerasi guna terciptanya pemerataan pembangunan di desa.
“Selain itu Pemda juga memberikan bantuan modal usaha dalam bentuk kelompok usaha bersama, pemberdayaan usaha mikro, termasuk bantuan keuangan khusus untuk kelurahan dan desa,” bebernya.
Sementara untuk pengurangan kantong-kantong kemiskinan, dilakukan melalui bantuan rumah tidak layak huni, pembangunan jamban MCK dan perbaikan sanitasi lingkungan perumahan.
“Langkah-langkah ini juga sesuai instruksi dari Presiden Nomor 4 tahun 2022 dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem di daerah,” tuturnya.
Sementara dalam rangka menunjang program-program di atas Pemda juga menggelar berbagai program di antaranya program pasar murah dan program operasi pasar yang dilakukan di tiga wilayah besar yakni Lawa raya, Tiworo raya dan Kusambi raya.
Disisi lain, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Mubar, La Ode Aka menyampaikan bahwa program pasar murah ini dilakukan sebagai upaya menekan laju inflasi di Mubar.
Dalam rangka menekan laju inflasi ini Pj Bupati Mubar melakukan inovasi dengan membuat aplikasi sistem informasi perkembangan harga pangan (Sipengharapan).
Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan Pemda Mubar mendapat informasi harga pada tiap pasar yang ada di Bumi Laworoku. Optimalisasi sistem ini dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan.
Aplikasi ini dikoordinasikan dengan 12 pasar, maka pada tiap pasar ada petugas yang akan melihat dan menginput pada sistem terkait perkembangan harga pasar pada 20 komoditas,” kata La Ode Aka.
Lebih lanjut, dari 20 komoditas tersebut, yang menyumbang inflasi adalah, beras, minyak goreng dan gula pasir. Namun yang paling berpengaruh terhadap masyarakat adalah komoditi beras. Olehnya itu Pemda Mubar melakukan intervensi pasar melalui pasar murah bekerja sama dengan Bulog.
Pola kerjanya, kata La Ode Aka, Pemda kerja sama dengan desa untuk mendata masyarakat yang kurang mampu lalu disampaikan di kecamatan, kemudian data itu diserahkan ke Pemda.
Dari data itu, Pemda dan Bulog melakukan operasi pasar dengan menyediakan 10 Kg beras per kepala keluarga.
“Harga beras di pasar selama ini itu mencapai Rp 14 ribu lebih per Kg, Bulog jualkan Rp 10.300, per Kg. Gula pasir Rp 16 ribu per Kg, Pemda kasi Rp 15 ribu per Kg sesuai harga Bulog. Harga minyak goreng Rp 20 ribu perliter. Pemda jual Rp 14 ribu sesuai harga Bulog. Jadi kita hanya bantu jualkan,” ungkap La Ode Aka.
La Ode Aka juga menyampaikan, program-program dilakukan oleh Pemda selama ini berdampak positif pada masyarakat kurang mampu. Kata dia, data kemiskinan yang berasal dari desa tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022. Dimana tahun 2022 data kemiskinan Mubar dari Badan Pusat Statistik sebanyak 11.560 jiwa turun menjadi 9.575 jiwa.
“Penurunan angka kemiskinan ini berdasarkan pendataan dari desa terkait penanganan kemiskinan di Mubar. Validasi terakhir Pemda Mubar itu sekitar 9 ribu lebih,” terangnya.
Dirinya mengungkapkan, data 9.575 masyarakat kurang mampu ini menjadi fokus utama Pemda dalam rangka membantu meringankan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Intervensi pertama membantu meringankan beban keluarga melalui bantuan sembako. Bantuan sembako berasal dari provinsi dan Pemda Mubar.
“Kemarin kita sudah lakukan di wilayah Kusambi raya untuk bantuan dari provinsi. Pemda siapkan kupon sebanyak 2.000 bagi masyarakat kurang mampu. Untuk tuan ruman Kusambi raya sebanyak 1.000 kupon, sementara Lawa raya dan Tiworo raya masing-masing 500 kupon. Paket sembakonya itu, beras 5 Kg, gula 1 Kg, dan minyak 1 liter. Itu dibagikan gratis pada masyarakat kurang mampu. Dimana datanya dari desa langsung,” jelasnya.
Kemudian untuk masyarakat yang belum kebagian pada program Pemprov Sultra ini, Pemda Mubar telah menyiapkan anggaran melalui APBD Perubahan.
“Ada sekitar 7.575 warga kurang mampu berdasarkan data dari desa. Mereka sudah disiapkan dari APBD Perubahan. Paketnya kuponnya adalah beras sebanyak 10 kg per kepala keluarga,” terang La Ode Aka
La Ode Aka juga mengklarifikasi informasi yang berkembang di masyarakat bahwa Pemda Mubar diduga menggelembungka data kemiskinan di Mubar.
Kata dia informasi itu tidak benar. Data kemiskinan di Mubar sejak tahun 2021 sampai dengan validasi data tahun 2023 yang bersumber dari desa mengalami penurunan.
“Dugaan mereka Pemda Mubar melakukan penggelembungan data sebesar 26 ribu masyarakat miskin. Data itu tidak benar. Data 26 ribu itu bersumber dari desa dalam rangka pengendalian inflasi. Saat itu kita lakukan pasar murah di setiap kecamatan pada peralihan wabah covid 19, sekitar awal tahun 2023 yang lalu. Saya juga sudah sampaikan pada wartawannya, dan dia mengaku keliru dan minta maaf atas kesalahan dalam penulisan data kemiskinan Mubar tahun 2023,” tutupnya.
Laporan: Denyi Risman
