Konawe – Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bendungan Ameroro yang terletak di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Selasa (14/5) pagi.
Dalam sambutannya, Presiden membeberkan sedert dampak positif keberadaan bendungan tersebut terhadap masyarakat Konawe khususnya, dan Sultra pada umumnya.
Bendungan ini, kata Presiden, selain untuk irigasi pertanian, juha dapat mencegah terjadinya krisis air, pengendalian banjir, hingga menjadi objek wisata baru.
“Kita tahu beberapa negara sekarang ini mulai terjadi yang namanya krisis air, sulit sekali mendapatkan air. Karena ke depan air menjadi sesuatu yang sangat penting sekali untuk kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan membiarkan air untuk mengalir terus ke laut dan tidak kita manfaatkan,” jelas Presiden.
Dijelaskannya, bendungan yang dibangun sejak tahun 2020 dan selesai pada akhir tahun 2023 tersebut menghabiskan anggaran hingga Rp1,57 triliun.
Presiden berharap Bendungan Ameroro dapat memberikan manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan investasi yang telah dikeluarkan, salah satunya dalam mereduksi banjir di sekitar wilayah Konawe.
“Kapasitas tampungnya 88 juta meter kubik, ini bendungan sangat besar sekali dengan luas genangan 398 hektare. Dan juga dapat mengurangi banjir, mereduksi banjir yang sebelumnya ada di wilayah di sekitar Konawe,” tutur Presiden.
Dampak positif keberadaan Bendungan Ameroro terhadap sektor pariwisata, khususnya di Kabupaten Wakatobi. Presiden pun berharap jumlah wisatawan pariwisata di Kabupaten Wakatobi akan makin meningkat.
“Untuk kawasan strategis pariwisata di Wakatobi, yang telah dilakukan penataan, penataan alun-alun, kawasan Puncak Oyamba kemudian kawasan Sumbuda juga semuanya sudah disentuh diperbaiki. Ini juga nanti kita harapkan wisatawan pariwisata di Kabupaten Wakatobi akan makin baik dan makin meningkat,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama Presiden Jokowi juga meresmikan pembangunan infrastruktur kawasan strategis pariwisata nasional di Kabupaten Wakatobi yang telah selesai pada November 2023.
Pembangunan kawasan yang menghabiskan anggaran Rp 96,5 miliar tersebut diharapkan dapat mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional.
Sumber: BPMI Satpres
