Kendari – DPD Pemuda Tani Indonesia Sulawesi Tenggara (Sultra) bergerak cepat memastikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto benar-benar berjalan di lapangan.
Tak ingin program hanya sebatas wacana, mereka mendatangi Perum Bulog Sultra pada Jumat (14/2) untuk mengawal implementasi kebijakan di sektor pertanian dan pangan.
Ketua DPD Pemuda Tani Sultra, Muh. Miradz, menegaskan bahwa mereka tidak hanya berdiam diri menunggu kebijakan berjalan. Sebaliknya, mereka turun langsung untuk memastikan program-program strategis pemerintah terealisasi dengan baik.
“Kami datang untuk mengawal penuh program Pak Prabowo,” tegas Miradz.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah kebijakan harga gabah kering Rp6.500 per kilogram.
Keputusan ini dianggap sebagai angin segar bagi petani yang selama ini kerap dirugikan akibat permainan harga di pasar.
Selain itu, Pemuda Tani Sultra juga menyoroti dua program unggulan lainnya, yakni makan bergizi gratis dan swasembada pangan.
Miradz menegaskan pentingnya mengawal kebijakan ini agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Tentunya yang akan kita kawal ini program makan bergizi gratis dengan swasembada pangan,” ujarnya.
Kunjungan ke Bulog Sultra ini bukan sekadar formalitas. DPD Pemuda Tani Sultra sedang mempersiapkan diri untuk Rapat Kerja Nasional (Rakernas), di mana hasil diskusi dengan Bulog akan menjadi bahan evaluasi yang dibahas di tingkat nasional.
“Pertemuan kali ini kita akan bawa ke Rakernas sebagai bahan evaluasi nantinya,” jelas Miradz.
Kepala Perum Bulog Kanwil Sultra, Siti Mardati Saing, menyambut baik inisiatif DPD Pemuda Tani Sultra.
Menurutnya, keberhasilan swasembada pangan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Terkait swasembada pangan ini menjadi tugas kita bersama,” kata Mardati Saing.
Kebijakan harga gabah yang lebih berpihak kepada petani juga disambut positif. Banyak petani merasa terbantu dengan keputusan ini karena memberikan kepastian harga yang lebih layak.
“Banyak petani yang bersyukur atas kebijakan harga gabah Rp6.500,” tambahnya.
Meski begitu, Mardati Saing mengingatkan bahwa kebijakan ini tetap membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah pusat dan daerah agar benar-benar berjalan optimal.
“Harapan kami pemerintah bisa menjembatani,” pungkasnya.
Editor: Denyi Risman
