Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Ahmad Safei, mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera membenahi ketimpangan infrastruktur serta layanan transportasi laut di Sulawesi Tenggara (Sultra). Menurutnya, konektivitas antarpulau di daerah kepulauan masih jauh dari harapan, termasuk di Kabupaten Wakatobi yang telah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata prioritas nasional.
Desakan itu disampaikan Ahmad Safei saat Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.
“Wakatobi ini destinasi wisata prioritas yang telah ditentukan Presiden. Tapi sepertinya belum menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan untuk mendukung kawasan wisata tersebut, khususnya terkait tol laut yang menghubungkan Pulau Tomia dan Wanci,” ujar Safei, Sabtu (18/7).
Ia menilai, meski Wakatobi telah berstatus sebagai destinasi wisata prioritas nasional, pengembangan transportasi laut di kawasan itu belum mendapat perhatian yang memadai. Padahal, akses laut menjadi jalur utama bagi masyarakat maupun wisatawan.
Safei mengungkapkan, berkurangnya armada tol laut dari dua kapal menjadi satu membuat masyarakat harus menunggu hingga tiga sampai empat minggu untuk mendapatkan layanan. Kondisi itu juga memaksa warga menggunakan kapal alternatif dengan biaya yang mencapai tiga kali lipat dibandingkan tarif tol laut.
Selain itu, ia juga menyoroti persoalan pendangkalan alur pelayaran yang menyebabkan kapal tidak dapat bersandar langsung di pelabuhan.
“Terjadi pendangkalan yang mengakibatkan kapal tidak bisa langsung bersandar di pelabuhan. Penumpang akhirnya harus turun di tengah laut dan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal-kapal kecil menuju daratan. Ini sangat menyulitkan dan merugikan masyarakat,” katanya.
Tak hanya persoalan konektivitas, Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu juga mengkritisi penataan kelembagaan pelabuhan di Sultra yang dinilai belum efektif. Menurutnya, keberadaan Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kolaka dan KSOP Pomalaa yang lokasinya berdekatan perlu dievaluasi. Sementara itu, Kabupaten Bombana yang memiliki aktivitas pelayaran cukup tinggi justru belum memiliki kantor KSOP.
Karena itu, Safei mengusulkan agar KSOP Pomalaa dipindahkan ke Bombana, sedangkan seluruh aktivitasnya digabungkan ke KSOP Kolaka. Ia juga mendorong peningkatan status KSOP Kolaka menjadi Kelas I atau Kelas II agar jangkauan pelayanannya dapat mencakup hingga wilayah Kolaka Utara.
“Seluruh aktivitas di eks KSOP Pomalaa digabung dengan KSOP Kolaka, kemudian status KSOP Kolaka ditingkatkan menjadi Kelas I atau Kelas II agar jangkauan pelayanannya bisa mencakup wilayah Kolaka Utara yang memiliki aktivitas kepelabuhanan sangat besar,” tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Safei meminta Kementerian Perhubungan memberikan perhatian lebih serius terhadap pembangunan sektor transportasi laut di Sulawesi Tenggara. Ia menegaskan bahwa delapan dari 17 kabupaten/kota di provinsi tersebut merupakan wilayah kepulauan, sehingga transportasi laut menjadi urat nadi mobilitas masyarakat sekaligus penopang pertumbuhan ekonomi daerah.
“Saya minta perhatian kita semua terhadap wilayah Sulawesi Tenggara ini,” pungkasnya.
Editor: Muh Fajar
