Kolaka – Proses rekrutmen tenaga kerja oleh PT Pama Persada Nusantara disorot tajam oleh DPRD Kolaka. Anggota Komisi III, Firlan Alimsyah, menuding perusahaan tambang tersebut melaksanakan seleksi secara lamban, tertutup, dan tidak berpihak pada warga lokal.
Firlan menyebut, hingga pertengahan Juli 2025, belum ada kejelasan hasil verifikasi berkas yang dilakukan sejak Juni bersama Dinas Tenaga Kerja Kolaka.
“Yang aneh, hingga saat ini belum ada informasi lanjutan dari hasil verifikasi berkas itu,” tegas Firlan, Jumat (18/7).
Ia menyoroti masih tingginya angka pengangguran di Kolaka, sementara PT Pama membuka 4.000 posisi kerja. Namun, pelamar membludak hingga hampir 10.000 orang.
Firlan mencurigai mayoritas pelamar bukan berasal dari warga lokal, melainkan tenaga kerja dari perusahaan lain yang dialihkan.
“Penerimaan ini seharusnya fokus pada warga Kolaka yang memang belum memiliki pekerjaan,” ujarnya.
Politisi muda yang juga Ketua Pemuda Muhammadiyah Kolaka itu menyesalkan tes wawancara kerja yang dilakukan secara tertutup dan tanpa melibatkan pemerintah daerah.
“Pihak perusahaan sudah melakukan tes wawancara secara tertutup tanpa pengumuman resmi dan tidak melibatkan tim dari Pemda. Ini janggal,” katanya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memastikan DPRD akan memanggil manajemen PT Pama untuk meminta data lengkap serta jadwal seluruh tahapan rekrutmen.
Ia juga mendesak agar warga dari wilayah lingkar tambang, yakni Kecamatan Wundulako, Baula, dan Pomalaa, diprioritaskan.
“Sikap dan komitmen perusahaan harus jelas. Jangan sampai warga lokal hanya jadi penonton di tengah aktivitas pertambangan yang berlangsung di tanah mereka sendiri,” pungkasnya.
Editor: Redaksi
