Sejumlah pihak menyoroti dugaan kecurangan pada Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021 yang terjadi di Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra).
Seperti yang dikemukakan Ketua DPD Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Mubar, La Ode Agus, Kamis (9/12).
Agus mendesak pemerintah maupun pihak kepolisian mengusut tuntas hingga ke akar-akarnya.
“Pemerintah tidak boleh hanya melakukan penindakan yang bersifat administratif, tetapi harus menggandeng kepolisian untuk menindak secara hukum,” kata La Ode Agus.
Menurut pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Golkar Mubar ini, berbagai kecurangan tersebut pada akhirnya akan berpotensi meloloskan aparatur negara yang tidak cakap dan juga tidak berintegritas.
“Bisa jadi yang SDM-nya unggul tapi dicurangi tidak lolos, dan yang bobrok malah masuk dalam daftar sebagai PNS di Mubar. Kita tidak mau seperti itu,” tegasnya.
Dia juga menduga pihak yang telah didiskualifikasi oleh Panselnas bermain mata dengan Panitia Seleksi Daerah (Panselda) sehingga perlu BKN dan kepolisian melakukan investigasi.
“Sangat tidak mungkin jika 26 orang peserta CPNS ini bekerja sendiri. Dari informasi yang berkembang ada dugaan Panselda turut bermain,” bebernya.
Mantan Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Mubar ini meminta kepada BKN untuk memnganulir seluruh tahapan seleksi CPNS di Mubar.
“Dengan ditemukannya kecurangan, kami meminta kepada BKN agar menghentikan dan membatalkan seluruh tahapan penerimaan CPNS Tahun 2021 di Mubar,” tegas La Ode Agus.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mubar, Rusman Malik.
Rusman menegaskan bahwa seluruh masyarakat tidak ingin pelayanan publik menjadi buruk dengan adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lolos tes CPNS karena bertindak curang.
“Perlu ada investigasi khusus terhadap dugaan kasus kecurangan CPNS 2021 di Mubar. Disini perdana mengadakan tes SKD secara mandiri. Jangan dirusaki oleh oknum yang tidak bertanggungjawab,” ujar Rusman Malik.
Lebih lanjut pria yang berprofesi sebagai advokat ini khawatir, kecurangan yang dilakukan segelintir orang itu jangan sampai menodai semangat pelaksanaan seleksi CPNS yang hendak menghadirkan ASN unggul dan berintegritas.
“Tapi kami yakin pemerintah daerah juga akan mengambil langkah tegas, apalagi sebelumnya bupati sudah memberikan warning untuk menindak tegas oknum yang coba bermain-main,” ucap Rusman.
Ia berharap, pihak penyelenggara tes CPNS memperbaiki kekurangan yang ada agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
“Harus ada perbaikan agar kepercayaan masyarakat terhadap seleksi aparatur negara yang jujur dan transparan kembali pulih. Jika ditemukan oknum yang bermain, tangkap dan adili,” tutupnya.
Sultranesia mengonfirmasi sorotan itu kepada Ketua Panselda Mubar, LM Husein Tali, melalui whatsapp. Namun, Husein hanya membaca pesan tersebut, dan hingga berita ini diterbitkan Husein belum memberi keterangan.
Penulis: Denis
Editor: Wiwid Abid Abadi
