Kendari – Seperti nahkoda yang mengarungi samudra kebijakan, Kementerian Hukum (Kemenkum) terus mengasah keterampilan para pemimpinnya agar mampu menavigasi perubahan zaman.
Langkah strategis ini diwujudkan melalui Pelatihan Penguatan Substansi Pelayanan Hukum, Peraturan Perundang-Undangan, dan Pembinaan Hukum yang digelar secara daring untuk para pimpinan tinggi Kanwil Kemenkum se-Indonesia, Jumat (14/3).
Pelatihan ini resmi dibuka oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, sebagai bagian dari upaya mewujudkan aparatur hukum yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif) serta BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).
“Pelatihan ini diselenggarakan sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat, sejalan dengan tujuan untuk mewujudkan aparatur hukum yang PASTI dan BERAKHLAK,” ujar Gusti Ayu Putu Suwardani.
Bukan sekadar agenda rutin, pelatihan ini menjadi bahan bakar utama dalam menggerakkan roda pemerintahan yang selaras dengan visi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024-2029.
Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan di bidang hukum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tajam, sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan profesional, berhasil guna, dan berdaya guna.
“Diharapkan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang hukum, para Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, berhasil guna dan berdaya guna yang pada akhirnya dapat mengantisipasi perkembangan khususnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum di daerah masing-masing,” jelasnya.
Di Sulawesi Tenggara, semangat ini disambut antusias oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sultra, Topan Sopuan. Ia menegaskan bahwa pelatihan ini bukan sekadar formalitas, tetapi peluang emas untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum di daerahnya.
“Diharapkan dengan adanya pelatihan ini, kualitas pelayanan hukum di Kanwil Kemenkum Sultra dapat semakin meningkat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” tandasnya.
Langkah Kemenkumham ini ibarat menempa besi agar semakin tajam; mempersiapkan para pemimpinnya menghadapi tantangan hukum yang terus berkembang.
Dengan kompetensi yang semakin kuat, para pemegang kebijakan di daerah diharapkan tidak sekadar mengikuti arus, tetapi menjadi pemandu yang memastikan hukum hadir sebagai pilar keadilan bagi masyarakat.
Editor: Denyi Risman
