Kendari – Ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Darwin, menegaskan dukungannya agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah presiden. Ia menilai pengaturan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.
Menurut Darwin, posisi Polri di bawah presiden merupakan amanat konstitusi sekaligus bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional.
Dengan struktur tersebut, kata Darwin, koordinasi keamanan nasional dinilai dapat berjalan lebih efektif tanpa menimbulkan dualisme kewenangan.
“Polri berada di bawah presiden adalah amanat konstitusi. Ini penting untuk memastikan stabilitas nasional dan efektivitas koordinasi keamanan,” kata Darwin dalam keterangannya, Rabu (28/1).
Bupati Muna Barat ini juga menekankan bahwa profesionalisme Polri tidak ditentukan oleh perubahan struktur kelembagaan, melainkan harus diperkuat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, transparansi, serta akuntabilitas dalam menjalankan tugas.
Ia menambahkan, Golkar Sultra secara konsisten mendukung terwujudnya institusi Polri yang presisi, profesional, dan semakin dipercaya masyarakat, dengan tetap berada dalam koridor konstitusi serta kepemimpinan nasional di bawah presiden.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menolak usulan agar Polri ditempatkan di bawah kementerian. Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI.
Listyo menilai posisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah presiden sudah sangat ideal. Dengan struktur tersebut, Polri dapat berfungsi optimal sebagai alat negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) maupun penegakan hukum.
Ia juga mengingatkan bahwa menempatkan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan “matahari kembar” dalam kekuasaan.
Bahkan, Listyo menegaskan akan menolak jika ditawari jabatan sebagai menteri kepolisian. Ia menyatakan lebih memilih menjadi petani daripada harus melihat Polri berada di bawah kementerian.
“Saya tegaskan di depan bapak dan ibu sekalian, saya menolak polisi di bawah kementerian. Meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan presiden,” kata Listyo.
Editor: Muh Fajar
