Kendari – Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengambil sejumlah langkah strategis untuk menjaga keterjangkauan harga dan memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat.
Komitmen itu disampaikan Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, saat membuka Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sultra di Ruang Pola Kantor Gubernur, Selasa (25/11).
Rakor yang mengusung tema: Optimalisasi Sinergi TPID Provinsi–Kabupaten Kota dan Penguatan Ketahanan Pangan serta Kestabilan Harga Jelang Nataru 2025 ini digelar sebagai respons atas dinamika ekonomi dan potensi tekanan inflasi di akhir tahun.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua TPID Sultra, Gubernur menekankan tiga fokus utama: memperkuat sinergi seluruh TPID, membangun ketahanan pangan, dan menjaga stabilitas harga selama periode Nataru.
Gubernur mengungkapkan bahwa ekonomi Sultra terus menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2025 mencapai 5,65 persen, melampaui pertumbuhan nasional yang berada di angka 5,06 persen. Menurutnya, capaian ini merupakan bukti ketangguhan ekonomi Sultra di tengah ketidakpastian global.
Meski demikian, ia mengingatkan perlunya kewaspadaan menghadapi potensi kenaikan harga di triwulan IV. Sultra memang mencatat deflasi bulanan sebesar 0,58 persen, namun inflasi tahunan masih berada di angka 3,26 persen.
“Perlu extra effort dalam pengendalian inflasi dengan strategi 4K, yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, mengingat proyeksi inflasi diperkirakan berada pada rentang atas target nasional,” ujarnya.
Untuk menjaga stabilitas harga, Gubernur memaparkan sejumlah langkah antisipatif, di antaranya:
Penguatan ketahanan pangan melalui percepatan perluasan areal tanam dan penggunaan bibit unggul.
Pengembangan budidaya perikanan laut guna mengurangi ketergantungan pada perikanan tangkap yang rentan cuaca ekstrem, sekaligus mendorong hilirisasi produk perikanan bernilai tambah.
Peningkatan kelancaran distribusi melalui kerja sama antar daerah, perbaikan infrastruktur jalan dan logistik, serta efisiensi biaya angkut di wilayah kepulauan.
Menjaga keterjangkauan harga dengan memperluas jaringan kios pangan, menguatkan Satgas Pangan, serta mendorong investasi di sektor penggilingan beras dan industri pengolahan.
Penguatan komunikasi publik lewat rakor rutin, rilis informasi terjadwal, dan pemantauan dampak kebijakan UMP terhadap daya beli masyarakat.
Di akhir arahannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang turut menjaga stabilitas inflasi di Sultra. Ia berterima kasih kepada TPID di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Bank Indonesia, BPS, Bulog, serta seluruh pemangku kepentingan yang terus bersinergi.
Melalui rakor ini, Gubernur berharap TPID semakin solid dalam mempercepat respons kebijakan dan mengedepankan analisis data dalam setiap keputusan.
“Kita harus memastikan masyarakat merasakan langsung kehadiran pemerintah melalui bahan pangan yang terjangkau, distribusi yang lancar, dan harga yang tetap stabil,” tutupnya.
Editor: Muh Fajar
