Jakarta – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto didampingi Kepala Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sultra, Doni Septadijaya dan Direktur Umum BPD Sultra Ronald, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2024 di Jakarta, Senin (23/9).
Rakornas kali ini bertema Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah bertujuan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan inklusivitas, efisiensi layanan publik, serta transparansi pemerintahan.
Selain itu, acara ini menjadi forum bagi Pimpinan Kementerian Lembaga anggota Satgas P2DD dan seluruh Kepala Daerah selaku Ketua TP2DD untuk sinkronisasi kebijakan strategis di level pusat dan daerah.
Mengawali Rakornas ini Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar, menjelaskan bahwa digitalisasi merupakan arahan Presiden untuk meningkatkan kinerja pemerintah.
Dalam sambutanya Ia menekankan pentingnya transformasi akuntabilitas kinerja dan keterpaduan layanan digital dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam sambutanya berharap koordinasi ini akan mempercepat P2DD dan mendorong pembangunan infrastruktur ekonomi digital serta pengelolaan pendapatan asli daerah.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menekankan pentingnya menjaga kesinambungan P2DD agar koordinasi dan sinergi antara berbagai inisiatif nasional dapat mempercepat digitalisasi dan memperkuat skala ekonomi daerah.
Selaku Ketua Pengarah Satgas P2DD, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan mengenai penguatan ekosistem transaksi digital pemerintah daerah. Ia menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap kebijakan P2DD, termasuk penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan sosialisasi kebijakan secara intensif.
Sebagai bentuk evaluasi dan apresiasi, TP2DD Award Tahun 2024 diberikan oleh Menko Perekonomian yang didampingi oleh Menteri PAN-RB, Menkeu, Gubernur BI dan Sekjen Kemendagri.
Dalam kesempatannya, Pj Gubernur Sultra, menyatakan komitmennya untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah, khususnya di Sultra.
“Digitalisasi sangat penting untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, kualitas layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Andap.
Sebagai penutup, Andap mengajak semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk bekerjasama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan melalui digitalisasi.
“Dengan kerjasama yang baik, digitalisasi dapat menjadi alat ampuh untuk menciptakan ekosistem inovatif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
Sebagai informasi, jumlah Pemerintah Daerah digital di Provinsi Sultra mengalami peningkatan dari 10 menjadi 17 Kabupaten dan Kota.
Pemerintah Daerah digital merujuk pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan di tingkat daerah.
Selain itu, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) di Provinsi Sultra meraih angka 92,5.persen, naik 17,8 persen dari tahun sebelumnya, seiring dengan peningkatan Indeks Kompetitif Digital dan Masyarakat Digital. Rilis.
Editor: Wiwid Abid Abadi
