Harga Pakan Ternak Melonjak, Anggota Komisi IV DPR RI Desak Pemerintah Intervensi

Kendari - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Jaelani, mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga pakan ternak yang semakin menekan keberlangsungan usaha peternak rakyat di berbagai daerah. Kenaikan harga pakan yang tidak terkendali berpotensi memicu kebangkrutan peternak mandiri sekaligus mengancam stabilitas pasokan daging dan telur nasional.

“Kami mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga pakan yang dikeluhkan masyarakat. Kenaikan harga ini sangat merugikan peternak rakyat. Jika tidak segera dikendalikan, dampaknya bisa meluas hingga mengganggu stabilitas pasokan daging dan telur nasional,” ujar Jaelani di Jakarta.

Jaelani mengatakan, keluhan mengenai kenaikan harga pakan disampaikan para peternak mandiri di sejumlah daerah. Persoalan tersebut tidak hanya terjadi di Jawa Tengah, tetapi juga merambah Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan.

“Banyak peternak mengaku tidak sanggup lagi menutup biaya operasional. Pemerintah tidak boleh tinggal diam melihat semakin beratnya beban biaya produksi yang harus ditanggung peternak,” kata pria yang akrab disapa Bang Jay ini.

Legislator asal Sulawesi Tenggara itu menjelaskan, pengeluaran untuk pakan ternak menyerap hampir dua pertiga dari total biaya operasional perusahaan peternakan unggas. Besarnya pengaruh harga pakan terhadap keberlangsungan usaha peternakan juga tercermin dalam data Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam publikasi Statistik Perusahaan Peternakan Unggas 2025, BPS mencatat total pengeluaran perusahaan peternakan unggas di Indonesia sepanjang 2025 mencapai Rp25,306 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 64,26 persen atau setara Rp16,26 triliun dialokasikan untuk pembelian pakan.

Menurut Jaelani, besarnya porsi biaya pakan tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga bahan baku akan langsung berdampak terhadap biaya produksi peternak. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat jagung dan bungkil kedelai merupakan komponen penting dalam industri pakan ternak unggas.

Jika kedua bahan baku tersebut mengalami kenaikan harga secara bersamaan, tekanan terhadap biaya produksi peternak berpotensi semakin besar.

“Pemerintah jangan sampai terlambat mengantisipasi persoalan ini. Ketika harga bahan baku pakan naik, dampaknya langsung dirasakan peternak, terutama peternak ayam skala kecil dan menengah. Jangan sampai mereka terus menanggung beban kenaikan biaya produksi tanpa perlindungan dan solusi nyata dari pemerintah,” tegasnya.

Berdasarkan proyeksi produksi, jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen pada periode Oktober–Desember 2026 diperkirakan hanya mencapai 3,23 juta ton. Angka tersebut turun sekitar 120 ribu ton atau 3,55 persen dibandingkan periode pembanding yang mencapai 3,35 juta ton.

Di sisi lain, harga bungkil kedelai dunia pada 2026 dan 2027 diperkirakan mengalami kenaikan. Kombinasi penurunan pasokan jagung domestik dan meningkatnya harga bahan baku impor tersebut berpotensi menciptakan tekanan ganda terhadap industri pakan nasional.

Jaelani menilai persoalan ini tidak boleh semata-mata dipandang sebagai dinamika perdagangan komoditas. Pemerintah perlu menempatkannya sebagai persoalan strategis yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan, keberlangsungan usaha peternakan rakyat, dan stabilitas harga pangan nasional.

Ia juga mendorong pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh tata niaga impor bahan baku pakan, sekaligus memperkuat produksi dan distribusi bahan baku dalam negeri. Langkah tersebut diperlukan agar industri pakan tidak terus-menerus rentan terhadap gejolak harga dan pasokan di pasar global.

“Kemandirian pangan harus dibangun dari hulu sampai hilir, termasuk memastikan ketersediaan jagung dan bahan baku pakan dengan harga terjangkau,” pungkasnya.

Editor: Muh Fajar