Berita  

Ini Program Prioritas Pj Gubernur Sultra dalam APBD Perubahan 2023

Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto. Foto: Dok. Istimewa.

Kendari – Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, mempunyai sejumlah fokus dan program prioritas yang bakal dimasukkan ke dalam perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023.

Andap menyampaikan bahwa perubahan belanja daerah akan difokuskan pada pembiayaan program dan kegiatan yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, sesuai arahan Presiden dan Menteri Dalam Negeri, serta pembangunan Sulawesi Tenggara yang tercantum dalam RPJMD Sultra 2018-2023.

Fokus dan prioritas program kegiatan atau sub kegiatan yang direkomendasikan oleh Andap dalam Raperda Perubahan APBD 2023 terbagi menjadi beberapa bagian, ada bagiaj fisik dan pula non fisik.

Bersifat Fisik

Peningkatan infrastruktur fasilitas dan alat kesehatan di lingkup Pemprov Sultra, dengan upaya mendapatkan dukungan dari Kementerian Kesehatan.

Perbaikan dan peningkatan infrastruktur pendidikan, termasuk bangunan sekolah, laboratorium, dan perpustakaan di lingkup Pemprov Sultra, dengan upaya mendapatkan dukungan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta perpustakaan nasional.

Realokasi anggaran pembangunan rumah dinas Gubernur Sultra ke pembiayaan rumah tidak layak huni masyarakat di kabupaten kota se-Sultra, dengan upaya mendapatkan bantuan pembiayaan dari Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Analisis mendalam terhadap kondisi infrastruktur provinsi, terutama infrastruktur yang menghubungkan antar kabupaten kota, dengan upaya mendapatkan dukungan pembiayaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Meminta bantuan analisis mendalam oleh institusi berwenang terhadap penggunaan dana dengan skema pinjaman untuk infrastruktur kepada PT Sarana Multi Infrastruktur di Pemprov Sultra.

Bersifat Non-Fisik

Kajian atas kepesertaan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan, terutama untuk penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Bantuan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk pemulihan ekonomi pasca-Covid.
Kajian dan tambahan insentif bagi tenaga kesehatan, serta tenaga pengajar dan pendidik yang berstatus non-PNS dan kontrak.

Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk mengoptimalkan peran badan riset daerah yang bersinergi dengan civitas akademika.

Penyusunan dokumen perencanaan dan desain, serta kajian lingkungan untuk pembangunan fisik. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang sistem pemerintahan berbasis data presisi.

Andap menegaskan, dengan keyakinannya bahwa dengan komitmen bersama, fokus, dan prioritas program yang telah direkomendasikan, mereka akan berhasil mencapai kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara. Hal ini juga akan menjadi pijakan orientasi dalam APBD Murni 2024.


Editor: Muh Fajar RA

error: Content is protected !!