Kendari – Institute Timurnesia mengkritik keras film dokumenter Pesta Babi yang belakangan ramai diperbincangkan publik karena mengangkat isu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua. Lembaga itu menilai film tersebut tidak memberikan gambaran utuh dan berpotensi menyesatkan masyarakat.
Direktur Eksekutif Timurnesia, La Ode Rahmat Apiti, mengatakan kritik terhadap proyek pemerintah sah dilakukan sebagai bagian dari kontrol sosial. Namun, menurutnya, kritik yang disampaikan dalam film tersebut justru cenderung provokatif dan tidak menawarkan solusi konkret.
“Film dokumenter Pesta Babi yang mengkritisi proyek PSN di Papua bagi kami adalah bagian dari kritik sosial. Tapi kritik itu menjadi provokatif jika tidak disertai solusi yang jelas dan konstruktif,” kata Rahmat dalam rilis yang diterima media ini, Minggu (24/5).
Ia menilai narasi yang dibangun dalam film tersebut terlalu agitatis sehingga dapat memicu konflik sosial di tengah masyarakat.
“Kalau tidak ditelaah secara kritis, film propaganda seperti itu bisa menyesatkan bahkan memicu konflik sosial,” ujarnya.
Rahmat juga menyoroti penggambaran kondisi Papua dalam film tersebut yang dinilai terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan situasi di lapangan, khususnya di Papua Selatan.
“Kalau menonton film itu seolah-olah Papua akan kiamat. Faktanya, masyarakat Papua Selatan tidak seantagonis itu dalam menyikapi Proyek Strategis Nasional,” katanya.
Menurutnya, pembangunan PSN di Papua Selatan merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di wilayah timur Indonesia.
“PSN bukan untuk menindas masyarakat Papua, tetapi program pembangunan. Memang hasilnya belum maksimal karena proyek baru berjalan, tetapi manfaat jangka panjangnya akan dirasakan masyarakat Papua dan rakyat Indonesia secara umum,” jelasnya.
Rahmat mengatakan perbedaan cara pandang terhadap pembangunan di Papua perlu dipahami secara proporsional. Ia juga mempertanyakan pihak-pihak di luar Papua yang dinilai terlalu keras menolak proyek tersebut.
“Ketika ada pembangunan di Papua lalu ada pihak luar yang tidak senang, patut dipertanyakan. Jangan sampai ada yang memang tidak ingin masyarakat Papua sejahtera,” ucapnya.
Ia mengklaim sebagian masyarakat Papua Selatan justru menerima keberadaan proyek tersebut karena dinilai membawa dampak positif, termasuk pembangunan fasilitas umum yang dapat digunakan masyarakat.
Selain itu, Rahmat menduga ada kepentingan lain di balik produksi film dokumenter tersebut, terutama karena proyek PSN melibatkan perusahaan milik pengusaha nasional Haji Isam melalui Jhonlin Group.
“Sepertinya ada pihak lain yang menumpangi pembuatan film ini karena tidak senang proyek tersebut dikerjakan pengusaha pribumi. Akhirnya berbagai narasi dikembangkan untuk menyudutkan korporasi itu,” katanya.
Sebagai contoh, Rahmat menyinggung keberadaan Jhonlin Group di Bombana, Sulawesi Tenggara, yang menurutnya telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.
“Jalan yang dibangun dinikmati masyarakat, pelabuhan yang dibangun juga dimanfaatkan masyarakat untuk bongkar muat dan menjual hasil bumi,” tutupnya.
Editor: Redaksi
