Daerah  

Jaelani dan La Ode Burhanudin Tegaskan Komitmen Kawal Kepentingan Nelayan di Muna Barat

Anggota Komisi IV DPR RI, Jaelani (tengah) dan Anggota DPRD Kabupaten Muna Barat, La Ode Burhanudin (kanan). Foto: Dok. Istimewa.

Muna Barat – Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Tenggara, Jaelani, bersama Anggota DPRD Kabupaten Muna Barat, La Ode Burhanudin, menegaskan komitmen mereka untuk mengawal dan memperjuangkan kepentingan nelayan di Muna Barat.

Pernyataan ini disampaikan La Ode Burhanudin pada Senin (13/1), saat berbicara kepada wartawan dalam diskusi terkait kebijakan nasional yang berdampak pada nelayan kecil.

Jaelani, yang juga merupakan anggota Komisi IV DPR RI, telah mengusulkan agar biaya pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) untuk kapal berukuran di bawah 30 GT digratiskan.

Menurutnya, kebijakan ini penting untuk mendukung keberlanjutan sektor perikanan tanpa memberikan beban tambahan kepada nelayan kecil. Selain itu, Jaelani juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap penggunaan teknologi seperti E-PIT dan E-Logbook, yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan nelayan.

La Ode Burhanudin, yang menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Muna Barat sekaligus Sekretaris DPC PKB Muna Barat, menyatakan dukungannya terhadap langkah tersebut.

“Saya mendukung penuh sikap Bapak Jaelani terkait kebijakan VMS. Kebijakan ini harus dirancang untuk mendukung kesejahteraan nelayan, bukan menjadi beban tambahan bagi mereka,” ujarnya.

Menurut Burhanudin, sinergi antara pemerintah daerah dan pusat sangat diperlukan untuk memastikan terciptanya kebijakan yang adil dan berpihak pada nelayan kecil.

Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi yang menyeluruh dan bantuan teknis agar kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan baik.

“Saya akan terus mengawal aspirasi masyarakat, terutama nelayan, karena mereka adalah tulang punggung perekonomian di Muna Barat. Kita harus memastikan setiap kebijakan yang diambil berpihak pada mereka,” tegas Burhanudin.

Komitmen ini sejalan dengan langkah Jaelani, yang sebelumnya menerima aspirasi dari para nelayan di Kota Kendari terkait keberatan mereka terhadap kebijakan pemasangan VMS.

Aspirasi tersebut menjadi perhatian serius bagi PKB, yang berkomitmen untuk memastikan kebijakan pemerintah mendukung keberlanjutan sektor perikanan tanpa merugikan nelayan kecil.

Dengan posisi strategis Jaelani di Komisi IV DPR RI dengan lingkup tugas di bidang Pertanian, Kehutanan dan Kelautan, La Ode Burhanudin optimis bahwa perjuangan untuk kepentingan nelayan akan semakin kuat.

“Melalui sinergi ini, aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dengan lebih baik, sehingga sektor perikanan di Muna Barat dapat berkembang secara berkelanjutan,” pungkas Burhanudin.


Editor: Denyi Risman

error: Content is protected !!