Jaelani Desak Pemerintah Awasi Ketat Impor Beras Horeka demi Kepentingan Rakyat


Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Jaelani, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap rencana impor beras khusus untuk hotel, restoran, dan kafe (horeka), seperti beras basmati atau biryani.
Ia mewanti-wanti agar skema impor ini tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk menyusupkan beras konsumsi umum yang dapat mengganggu pasar dalam negeri.
“Impor beras untuk segmen horeka memang memiliki pasar khusus. Tetapi kami ingatkan, jangan sampai ada ‘penumpang gelap’ yang memanfaatkan skema impor ini untuk menyusupkan beras konsumsi masyarakat umum,” tegas Jaelani di Jakarta, Kamis (11/9).
Jaelani memperingatkan, jika skema ini tidak dikontrol, potensi kerugian bagi petani lokal dan gangguan pada tata niaga beras nasional sangat besar.
Ia mendesak pemerintah memastikan jalur distribusi beras impor betul-betul terkendali dan tidak bocor ke pasaran umum.
“Kalau memang untuk kebutuhan horeka, silakan. Tapi jangan sampai ada penyelundupan berkedok impor beras premium, lalu dijual bebas di pasaran. Itu yang harus diantisipasi sejak awal,” ujarnya.
Selain itu, politisi PKB ini juga menekankan pemerintah harus berpihak pada kepentingan petani lokal. Ketahanan pangan nasional, katanya, tidak boleh dikompromikan oleh praktik impor yang tidak tepat sasaran.
“Prioritas kita tetap meningkatkan produksi beras dalam negeri, memperkuat cadangan pangan, dan menyejahterakan petani. Impor hanya sebatas kebutuhan khusus yang memang tidak bisa dipenuhi di dalam negeri,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan, isu impor beras yang beredar perlu diluruskan. Ia menekankan bahwa beras yang masuk bukan untuk konsumsi masyarakat luas, melainkan khusus memenuhi kebutuhan restoran tertentu.
”Nah, ini kan ada lagi simpang siur. Pak, itu nyatanya ada beras impor? Yang dimaksud beras yang diimpor itu beras restoran Jepang, itu kan dia pakai beras Jepang. Itu nggak bisa diganti, itu beras-beras khusus, kecil, dia nggak terlalu besar gitu,” kata Sudaryono, Rabu (10/9).
Editor: Redaksi
Berita BerikutnyaSetelah Wings Air Hengkang, Sriwijaya Air Siap Isi Langit Muna Barat
Baca Juga
BBM Masuk 3 Kali Sepekan, Warga Buton Selatan Kesulitan, Harga Eceran Rp25 Ribu
Buton Selatan – Penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di SPBU Kompak Desa Masiri, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, milik CV AI Faroq, dikeluhkan masyarakat. Meski pasokan disebut…
Bupati Muna Barat Soroti Telur Murah dari Sulsel, Peternak Terancam
Muna Barat – Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, menyoroti persaingan harga telur dari Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dinilai menghambat penjualan hasil peternakan ayam petelur lokal. Harga telur…
KKP Bidik 169 Lokasi KNMP di Sultra, Ini Syarat Lolos Penilaian
Kendari – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan 169 calon lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk tahun 2027. Namun, seluruh lokasi tersebut…
DPRD Muna Barat Siapkan Ranperda Ekonomi Kreatif, Ini Deretan Fasilitas yang Dibidik
Muna Barat – DPRD Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, mulai membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif yang memuat sejumlah dukungan bagi pelaku usaha, mulai dari…
Ekspor Sultra Naik 23,13 Persen, Tiongkok Serap 95,30 Persen
Kendari – Nilai ekspor Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Agustus 2026 mencapai US$342,86 juta, meningkat 23,13 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat US$278,46 juta. Data tersebut…
Geram Barcode Mobil Dipakai Orang Lain Beli Pertalite, Warga Kendari Minta SPBU Cari Pelakunya
Kendari – Warga Kota Kendari, Atika Harli, geram setelah barcode kendaraan miliknya kembali digunakan orang lain untuk membeli BBM subsidi di SPBU THR di Jalan Budi Utomo, Kelurahan…







