Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Jaelani, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap rencana impor beras khusus untuk hotel, restoran, dan kafe (horeka), seperti beras basmati atau biryani.
Ia mewanti-wanti agar skema impor ini tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk menyusupkan beras konsumsi umum yang dapat mengganggu pasar dalam negeri.
“Impor beras untuk segmen horeka memang memiliki pasar khusus. Tetapi kami ingatkan, jangan sampai ada ‘penumpang gelap’ yang memanfaatkan skema impor ini untuk menyusupkan beras konsumsi masyarakat umum,” tegas Jaelani di Jakarta, Kamis (11/9).
Jaelani memperingatkan, jika skema ini tidak dikontrol, potensi kerugian bagi petani lokal dan gangguan pada tata niaga beras nasional sangat besar.
Ia mendesak pemerintah memastikan jalur distribusi beras impor betul-betul terkendali dan tidak bocor ke pasaran umum.
“Kalau memang untuk kebutuhan horeka, silakan. Tapi jangan sampai ada penyelundupan berkedok impor beras premium, lalu dijual bebas di pasaran. Itu yang harus diantisipasi sejak awal,” ujarnya.
Selain itu, politisi PKB ini juga menekankan pemerintah harus berpihak pada kepentingan petani lokal. Ketahanan pangan nasional, katanya, tidak boleh dikompromikan oleh praktik impor yang tidak tepat sasaran.
“Prioritas kita tetap meningkatkan produksi beras dalam negeri, memperkuat cadangan pangan, dan menyejahterakan petani. Impor hanya sebatas kebutuhan khusus yang memang tidak bisa dipenuhi di dalam negeri,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan, isu impor beras yang beredar perlu diluruskan. Ia menekankan bahwa beras yang masuk bukan untuk konsumsi masyarakat luas, melainkan khusus memenuhi kebutuhan restoran tertentu.
”Nah, ini kan ada lagi simpang siur. Pak, itu nyatanya ada beras impor? Yang dimaksud beras yang diimpor itu beras restoran Jepang, itu kan dia pakai beras Jepang. Itu nggak bisa diganti, itu beras-beras khusus, kecil, dia nggak terlalu besar gitu,” kata Sudaryono, Rabu (10/9).
Editor: Redaksi
