Muna Barat – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Muna Barat (Mubar), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menjelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.
Hal itu juga merupakan tindak lanjut Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor: 400.10/8922/SJ yang diterbitkan 20 Desember 2022 tentang Peningkatan Kesiapsiagaan Pemda pada saat Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru) dan tindaklanjut arahan Mendagri dalam rapat evaluasi penjabat kepala daerah tertanggal 20 Desember 2022.
“Dalam rapat ini kita membahas berbagai kebijakan untuk peningkatan pelayanan, keselamatan, keamanan, kelancaran, dan pergerakan arus lalu lintas dengan tetap menjaga protokol kesehatan,” kata Penjabat (Pj) Bupati Mubar Bahri kepada Sultranesia usai pelaksanaan rapat, Rabu (21/12).
Rakor yang dihadiri Forkopimda dan pemangku kepentingan ini juga untuk memperkuat koordinasi, fasilitasi, pengendalian, dan memonitor persiapan pelaksanaan libur Nataru di daerah.
“Kita tadi juga sudah memetakan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah, khususnya pada perayaan ibadah Natal dan berkoordinasi dengan Forkopimda untuk pengamanan sebagai upaya menciptakan kondisi yang aman, nyaman, dan tertib,” terang Bahri.
Selain itu, dalam rapat itu juga dibahas terkait pengendalian inflasi. Pemda Mubar berkomitmen mengoptimalkan pengawasan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok serta bahan bakar di daerah.
“Jadi kita memastikan semua kesiapan sarana transportasi penumpang/barang dan simpul transportasi,” katanya.
“Kita juga terus berkoordinasi intensif dengan aparat keamanan dalam melakukan deteksi dini situasi serta kondisi keamanan yang berpotensi menjadi gangguan,” tambah Bahri.
Selain memetakan potensi gangguan, Pemda bersama Forkopimda dan pemangku kepentingan di daerah juga memetakan potensi terjadinya bencana alam serta kebakaran yang mungkin saja terjadi jelang Nataru.
“Jadi saya juga meminta peran aktif masyarakat melalui tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat lainnya untuk mencegah dan menyelesaikan gangguan ketertiban umum, serta tetap memperhatikan arahan Presiden Jokowi terkait kasus Corona,” tutupnya.
Laporan: Denyi Risman
