Kendari – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sultra dalam memperkuat perekonomian daerah.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui keterlibatan aktif Kadin dalam menyukseskan program-program unggulan Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, khususnya di sektor ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Ketua Kadin Sultra Anton Timbang mengatakan, sinergi yang dibangun tidak hanya sebatas koordinasi formal, tetapi diwujudkan melalui aksi nyata di lapangan. Salah satu langkah konkret yang akan segera dilaksanakan adalah peluncuran Gerakan Pasar Murah (GPM) yang dijadwalkan mulai berjalan pada 14 Februari 2026.
Anton menyampaikan hal tersebut usai melakukan audiensi dengan Gubernur Sultra di Kantor Gubernur, Selasa (10/2). Dalam pertemuan itu, Kadin menegaskan kesiapan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menggerakkan roda ekonomi masyarakat.
“Kami mendukung penuh seluruh program Pak Gubernur yang bertujuan mendorong ekonomi daerah agar lebih mandiri dan kompetitif. Gerakan Pasar Murah ini menjadi salah satu bentuk nyata kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah,” ujar Anton.
Ia menjelaskan, dukungan Kadin Sultra difokuskan pada tiga pilar utama. Pertama, penguatan ekonomi daerah melalui intervensi pasar di wilayah dengan tingkat inflasi tinggi seperti Kolaka, Baubau, dan Wakatobi. Kedua, pemberdayaan UMKM dengan melakukan pembinaan berkelanjutan, termasuk mendorong sekitar 3.000 UMKM untuk bertransformasi menjadi PT Perorangan agar mampu bersaing secara profesional.
Ketiga, penguatan ketahanan pangan melalui pemetaan lahan pertanian produktif serta hilirisasi sumber daya lokal.
Dalam upaya pengendalian inflasi, Kadin Sultra juga siap mengawal kebijakan pemerintah, terutama di daerah-daerah yang masuk kategori rawan. Kolaka, misalnya, tercatat memiliki tingkat inflasi mencapai 6,75 persen. Melalui Gerakan Pasar Murah, Kadin memastikan ketersediaan stok pangan strategis seperti beras, telur, dan minyak goreng tetap aman, terutama menjelang bulan suci Ramadan.
Anton menambahkan, program ini sekaligus menjadi uji coba sistem distribusi pangan skala provinsi yang dicanangkan pemerintah.
Kadin melibatkan UMKM binaan dalam rantai pasok GPM agar potensi lokal dapat terserap secara maksimal dan memberikan dampak langsung bagi perekonomian masyarakat.
“Sinergi ini mencakup pengendalian harga, ketersediaan stok, hingga dukungan infrastruktur bagi UMKM. Kami siap memastikan masyarakat terbantu dan kebutuhan pangan tetap terjangkau,” tutup Anton.
Editor: Muh Fajar
