Kadis Perumahan Sultra Soroti Keterlambatan BSPS Muna Barat, Penyedia Berdalih Material dan Solar Langka

Sultranesia
2 Min Baca
Kadis Perumahan Sultra Soroti Keterlambatan BSPS Muna Barat, Penyedia Berdalih Material dan Solar Langka
Rumah Nurbayanti, salah satu penerima bantuan BSPS di Desa Latawe, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, yang pembangunannya masih tahap fondasi. Foto: Dok. Istimewa.

Kendari – Keterlambatan pengiriman bahan bangunan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara (Sultra), mendapat perhatian Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Sultra.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Sultra, Martin Efendi Patulak, mengaku telah menegur penyedia agar mempercepat pengiriman material kepada penerima bantuan.

“Sudah saya tegur penyedianya untuk mempercepat,” kata Efendi saat dikonfirmasi, Minggu (22/11/2026).

Namun, Efendi belum menjelaskan penyebab keterlambatan pengiriman material maupun langkah yang akan diambil untuk memastikan seluruh kebutuhan penerima bantuan terpenuhi.

Sementara itu, Kepala Bidang Perumahan Provinsi Sultra, Thahirah Muhsin, belum memberikan tanggapan saat dimintai klarifikasi terkait keluhan penerima BSPS tersebut.

Di sisi lain, pihak penyedia CV Sarana Raya Konstruksi melalui pelaksana lapangan, Raya, menyebut kelangkaan sejumlah material bangunan dan bahan bakar solar menjadi kendala utama distribusi.

“Beberapa penyebab keterlambatan adalah kelangkaan material seperti pasir, semen, bata dan kelangkaan bahan bakar solar untuk mobilisasi material ke lokasi penerima bantuan,” kata Raya.

Ia mengatakan pengiriman bahan bangunan dilakukan secara bertahap hingga batas waktu pelaksanaan kegiatan.

“Stok material lokal dan pengiriman ke lokasi yang menjadi kendala utama,” ujarnya.

Program BSPS di Muna Barat menyasar 40 unit rumah yang berpusat di Desa Latawe, Kecamatan Napano Kusambi. Setiap penerima memperoleh bantuan Rp50 juta, terdiri atas Rp40 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp10 juta untuk upah tukang.

Pelaksanaan program tersebut ditargetkan rampung pada 31 Desember 2026.

Sebelumnya, sejumlah penerima bantuan di Desa Latawe mengeluhkan keterlambatan pengadaan material. Bahkan, salah seorang penerima masih tinggal di tenda darurat karena rumahnya belum selesai dibangun.


Editor: Denyi Risman

Berita BerikutnyaEmado’s Resmi Buka Cabang ke-100 di Kendari, Tawarkan Kuliner Khas Timur Tengah
Bagikan:

Baca Juga