Kendari – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengimbau masyarakat untuk menunda rencana perjalanan ibadah umrah hingga situasi keamanan di kawasan Timur Tengah kembali kondusif.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil Kemenag Sultra Muhammad Lalan Jaya mengatakan imbauan tersebut dikeluarkan sebagai langkah preventif guna menjamin keselamatan jemaah menyusul adanya eskalasi konflik di kawasan tersebut.
“Kami mengimbau masyarakat, khususnya calon jamaah umrah dari Sulawesi Tenggara, agar menunda atau menjadwalkan ulang perjalanan hingga situasi di Timur Tengah benar-benar aman,” kata Lalan Jaya dikutip dari Antarasultra, Sabtu (7/3).
Ia menjelaskan, penundaan ini juga selaras dengan arahan pemerintah pusat terkait kewaspadaan perjalanan internasional.
Langkah tersebut diambil untuk menghindari potensi kendala operasional, seperti pembatalan maupun penundaan jadwal penerbangan.
Menurut laporan yang diterima, sejumlah negara di sekitar Arab Saudi seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Irak, dan Suriah telah menutup sementara ruang udara mereka.
Sementara itu, Arab Saudi, Oman, Yordania, dan Lebanon masih membuka penerbangan secara terbatas dengan status kewaspadaan tinggi.
Meski demikian, Lalan Jaya memastikan kondisi di wilayah Arab Saudi saat ini masih relatif kondusif. Aktivitas masyarakat disebut tetap berjalan normal dengan pengamanan yang diperketat.
Sebagai langkah antisipasi, Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah telah menyiagakan tiga tim yang bertugas secara bergiliran di Terminal 1, Terminal 2, dan Terminal Haji untuk memantau perkembangan situasi di lapangan.
“KUH Jeddah juga terus memperkuat koordinasi dengan maskapai penerbangan dan penyelenggara perjalanan umrah untuk memastikan penanganan cepat bagi jamaah yang mungkin terdampak perubahan jadwal,” ujarnya.
Bagi jamaah asal Sultra yang saat ini sudah berada di Tanah Suci, Kemenag mengimbau agar tetap tenang, fokus menjalankan ibadah, serta selalu mengikuti instruksi dan informasi resmi dari perwakilan Pemerintah Indonesia.
“Masyarakat juga diminta untuk selektif dalam menerima informasi dan tidak mudah mempercayai berita yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kondisi keamanan di Timur Tengah,” pungkasnya.
Editor: Muh Fajar
