Kemenkum Sultra Ajak Lurah dan Kades Ikut Paralegal Justice Awards 2025

Konawe - Di tengah derasnya arus permasalahan hukum di masyarakat, paralegal hadir bak benteng pertahanan pertama bagi warga yang mencari keadilan.

Menyadari peran strategis ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendorong para Lurah dan Kepala Desa untuk berpartisipasi aktif dalam Pelatihan Paralegal Serentak Paralegal Justice Awards Tahun 2025 yang digagas Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Ajakan ini disampaikan oleh Koordinator Pembinaan Hukum Kemenkum Sultra, Lukman, saat melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Sampara dan Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, Rabu (26/02).

Dalam sosialisasi tersebut, ia menekankan bahwa program ini merupakan kesempatan bagi para Lurah dan Kades untuk memperkuat kapasitas mereka dalam menyelesaikan sengketa hukum di tingkat masyarakat.

“Kegiatan ini sangat positif karena dapat memberikan ilmu tambahan bagi paralegal yang ada di tingkat kelurahan/desa. Selain itu, program ini juga merupakan bentuk apresiasi bagi Lurah dan Kepala Desa yang telah berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa di tingkat masyarakat,” ujar Lukman.

Di tempat berbeda, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menegaskan bahwa paralegal adalah ujung tombak dalam memperluas akses keadilan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil.

“Paralegal merupakan ujung tombak dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota. Melalui program ini, kami berharap dapat meningkatkan kapasitas paralegal dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam menyelesaikan persoalan hukum di tingkat akar rumput,” kata Topan Sopuan.

Dengan peran paralegal yang semakin krusial, Kemenkum Sultra memastikan bahwa kesempatan untuk bergabung dalam Paralegal Justice Awards 2025 masih terbuka lebar. Pendaftaran program ini diperpanjang hingga 7 Maret 2025, memberikan ruang bagi lebih banyak Lurah dan Kades untuk ikut serta.

“Kami mengajak seluruh pihak, terutama di tingkat desa dan kelurahan, untuk turut serta dalam program ini. Ini adalah kesempatan emas untuk memperkuat kapasitas hukum masyarakat dan memberikan pengakuan atas kontribusi mereka,” tambah Topan Sopuan.

Editor: Denyi Risman