Kerugian Akibat Investasi Ilegal di Sultra Tembus Rp 21,8 Miliar, Kendari Tertinggi

Kendari - Aktivitas investasi ilegal masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra). Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), total kerugian akibat kejahatan keuangan ilegal di wilayah ini mencapai Rp 21,8 miliar.

Kota Kendari tercatat sebagai daerah dengan laporan terbanyak. Sepanjang periode pendataan, terdapat 579 laporan aktivitas keuangan ilegal dengan nilai kerugian mencapai Rp 10,7 miliar. Angka ini menempatkan Kendari sebagai wilayah paling terdampak di Sultra.

Tingginya kerugian tersebut menjadi sinyal kuat bahwa edukasi dan literasi keuangan masyarakat masih perlu terus diperkuat.

Isu ini mengemuka dalam kegiatan Sekolah Pasar Modal yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Sultra dan Kementerian Agama Kota Kendari, Rabu lalu.

Kepala OJK Sultra yang diwakili Manajer Madya PEPK dan LMSt, Desiyani Patra Rapang, menyampaikan bahwa minat masyarakat Sultra untuk berinvestasi terus mengalami peningkatan.

Hingga November 2025, kata dia, jumlah Single Investor Identification (SID) di Sultra tercatat mencapai 157.693 rekening, tumbuh 40,68 persen secara tahunan.

Menurut Desiyani, pertumbuhan investor yang signifikan merupakan sinyal positif bagi penguatan inklusi keuangan daerah. Namun, kondisi tersebut juga harus diimbangi dengan pemahaman yang memadai terkait risiko dan keamanan dalam berinvestasi.

Ia menegaskan, meningkatnya partisipasi masyarakat di pasar modal tanpa dibarengi literasi yang cukup justru membuka celah bagi maraknya investasi ilegal dengan berbagai modus, mulai dari skema ponzi hingga penyalahgunaan nama perusahaan yang seolah-olah berizin.

OJK Sultra pun kembali mengingatkan masyarakat untuk selalu menerapkan prinsip 2L, yakni Legal dan Logis, sebelum menanamkan dana. Setiap tawaran investasi harus dipastikan memiliki legalitas yang jelas serta menjanjikan imbal hasil yang masuk akal.

Dengan meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat, OJK berharap potensi kerugian akibat investasi ilegal di Sulawesi Tenggara dapat ditekan, sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat dan aman bagi semua pihak.

Editor: Muh Fajar