Kolaborasi Pengendalian Inflasi, Pemkab Mubar Teken MoU dengan Pemkab Bima

Muna Barat - Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar) Dr Bahri, terus membangun kolaborasi dengan beberapa pemerintah daerah (pemda) di Indonesia dalam upaya mengendalikan inflasi di daerah yang dipimpinnya.

Kali ini, Pj Bupati Mubar menandatangani perjanjian kerjasama antar-daerah atau memorandum of understanding (MoU) dengan Pemda Bima.

Dalam sambutannya, Dr Bahri mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Bima yang bersedia melakukan kerjasama guna mendukung dan mengatasi permasalahan ketersediaan suplai komoditas bagi Kabupaten Mubar.

Menurutnya, kerjasama ini sebagai bentuk kolaborasi bersama dalam rangka pengendalian inflasi daerah.

“Hal ini sebagai langkah antisipatif terhadap gejolak inflasi dunia yang semakin tinggi, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Muna Barat berupaya untuk mengoptimalkan ketersediaan stok pangan. melakukan intervensi pasar demi mengendalikan lonjakan harga komoditas pangan, kelancaran distribusi dari produsen ke konsumen,” katanya dalam sambutanya di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima, Selasa (6/6).

Selain itu, kerjasama ini juga bertujuan memperkuat sinergitas antara stakeholder terkait dalam mengendalikan laju inflasi daerah, dengan harapan kerjasama ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempererat hubungan antar-daerah.

“Hal ini kami lakukan sebagai wujud keseriusan Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat,” tuturnya.

Bahri melanjutkan, kerjasama ini juga sebagai bentuk kepatuhan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Bahri menyebut, dipilihnya Kabupaten Bima untuk diajak kerjasama bukan tanpa alasan. Daerah yang dipimpin Indah Dhamayanti Putri itu merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan tingkat produksi bawang merah tertinggi kedua di Indonesia setelah Brebes.

Di sisi lain, bawang merah merupakan salah satu komoditi pangan yang menyumbang inflasi di Kabupaten Mubar.

“Untuk memenuhi kebutuhan akan pangan masyarakat, butuh dukungan dan kerjasama dengan kabupaten lain yang memiliki ketercukupan suplai komoditas. Kami meminta dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bima yang merupakan kabupaten pemasok komoditi tanaman pangan sampai ke wilayah Sulawesi Tenggara khususnya Muna Barat,” harapnya.

Sementara itu, Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri dalam sambutannya mengungkapkan, bawang merah merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Bima.

“Bawang merah merupakan komoditas unggulan, komoditi strategis, ekonomis tinggi di Kabupaten Bima,” kata Indah dalam sambutannya.

Ia menyebut, ada dua varietas lokal bawang merah yang dibudidayakan petani di Kabupaten Bima, yakni, La Keta Monica Rombo, Ro’o dan varietas La Keta Lawu. Varietas La Keta Monica paling banyak disukai konsumen dan petani.

Menurutnya, Dinas Pertanian Kabupaten Bima terus melakukan inovasi dalam peningkatan  produksi dari penyediaan benih unggul spesifik yang bermutu secara berkesinambungan sesuai dengan SK Menteri Pertanian RI No. 529/KPTS/PD.201/10/2003 dengan varietas unggul Keta Monica. Saat ini juga, Pemda Bima sementara mengembangkan bawah merah varietas Super Philips yang memiliki kualitas lebih baik.

Bupati Bima menjelaskan, potensi lahan bawang merah di daerahnya kurang lebih 18.250 hektar. Pada Tahun 2021, produksi bawang merah mencapai 152.961 ton dan sekitar 107.073 ton dipasarkan keluar daerah.Dengan tingginya jumlah produksi bawang merah, Kabupaten Bima menjadi penyangga Indonesia Timur.

Laporan: Denyi Risman