Kendari – Penjabat (Pj) Gubernur Andap Budhi Revianto secara bertahap bakal merubah sistem pemerintahan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) dari sistem manual ke sistem digital.
Penerapan sistem digital ini diklaim mampu menghemat secara signifikan biaya administrasi dan juga perjalanan dinas.
Pada Jumat (6/10) Andap kembali menyampaikan terkait perkembangan sistem digitalisasi yang dia genjot sejak pertama menjabat sebagai Penjabat Gubernur.
Kata dia, dari hasil monitoring dan evaluasi kinerja berbasis digital ini segera bisa dilaksanakan di pelayanan birokrasi Pemprov Sultra. Tujuannya untuk mempercepat ketertinggalan dan menuntaskan kerja pelayanan.
“Alhamdulillah kemarin kita sudah mereplikasi sistem surat masuk dan keluar. Langkah pertamanya yaitu menginstal aplikasi, mengaplikasikan data, melakukan taming konfigurasi terhadap aplikasi itu, terus melakukan uji coba, dan melakukan pelatihan terhadap user dan admin,” jelas Andap.
Andap menjelaskan, langkah ini dilakukan melihat kondisi geografis daerah yang jauh untuk lebih mempercepat proses surat menyurat dan mengurangi pemakain kertas di satuan kerja perangkat daerah.
Sekjen Kemenkumham ini menerapkan E-Office Pemanfaatan juga dimaksudkan untuk mengurangi secara signifikan total biaya administrasi dan perjalanan dinas.
“Jangan terjebak diperjalanan dinas saja, bisa dihitung berapa banyak anggaran yang berhasil kita hemat, kita yang akan menjadi paperles, kita tidak perlu lagi, karena semuanya ada,” katanya.
Andap menginformasikan bahwa saat ini data sementara ada di Kementerian Hukum dan Ham yang nantinya akan diimigrasikan ke pusat data nasional yaitu Kominfo.
“Pembuatannya nol rupiah. Ini kita dedikasikan kepada kita semua untuk masyarakat Sultra,” pungkasnya.
Editor: Muh Fajar RA
