Kendari – Dinamika politik internal Partai Golkar Sulawesi Tenggara (Sultra) memasuki babak baru. Dalam acara silaturahmi bersama pengurus DPD II dan organisasi pendiri partai di salah satu restoran di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Rabu (8/10), Bupati Muna Barat La Ode Darwin secara terbuka menyatakan siap menakhodai DPD I Partai Golkar Sultra.
Yang mengejutkan, pernyataan itu bukan sekadar manuver politik pribadi. Darwin dengan lantang mengaku mendapat perintah langsung dari Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
“Saya, La Ode Darwin, menyatakan diri untuk siap menjadi Ketua DPD I Partai Golkar Sultra sesuai dengan petunjuk dan perintah dari Bapak Ketua Umum kita, Pak Bahlil Lahadalia, yang sudah saya temui pada hari Minggu (5/10) kemarin di kediaman beliau,” ujar Darwin di hadapan para kader.
Menurut Darwin, pertemuan dengan Bahlil berakhir dengan mandat khusus untuk menakhodai mesin partai berlambang pohon beringin di Bumi Anoa.
“Beliau Ketua Umum DPP Partai Golkar sudah memberikan perintah kepada saya untuk menjadi Ketua DPD I Partai Golkar di Sulawesi Tenggara. Ada beberapa pesan yang disampaikan kepada saya. Beliau menitipkan pesan untuk menjaga marwah Partai Golkar dan agar ke depan perjuangannya lebih maksimal,” ungkapnya.
Bahlil, lanjut Darwin, menekankan pentingnya target politik yang jelas. Golkar Sultra diminta merebut kursi pimpinan DPRD provinsi dan memperkuat posisi di tingkat kabupaten dan kota.
“Kemudian beliau sampaikan untuk DPR RI kalau bisa dimaksimalkan satu kursi cukup tapi urutan pertama atau kedua,” tambah Darwin.
Darwin menegaskan, jika diberi kepercayaan memimpin Golkar Sultra, proses transisi dari kepemimpinan Herry Asiku akan dilakukan secara damai dan inklusif.
“Inshaa Allah kalau diberi amanah dan dipercaya teman-teman DPD II dan DPP, Inshaa Allah tidak ada yang tersakiti dalam proses peralihan kepemimpinan Partai Golkar dari Pak Herry Asiku kepada saya,” ucapnya.
Darwin juga menyampaikan pesan khusus dari Bahlil agar Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sultra digelar besar-besaran dan menjadi cermin kekuatan partai.
“Pesan dari Ketua DPP, Musda Golkar di Sultra harus lebih meriah dan lebih maksimal dibanding daerah lain,” katanya.
Ia berharap Musda mendatang berlangsung aklamasi, tanpa friksi internal.
“Kita berharap prosesnya bisa aklamasi sehingga tidak ada gesekan, tidak ada pergolakan di internal kita. Kita saling merangkul, Pak Herry tetap kita posisikan sebagai senior di Partai Golkar,” tegasnya.
Pernyataan Darwin langsung disambut sorak dan tepuk tangan para kader. Sebanyak 14 perwakilan DPD II dan organisasi pendiri partai menyatakan siap mendukung Darwin sesuai garis instruksi DPP.
Ketua DPD II Wakatobi Arhawi menyebut restu Bahlil kepada Darwin sebagai akhir dari teka-teki politik yang selama ini menggantung.
“Selama ini menjadi teka-teki siapa yang akan mendapatkan rekomendasi dari DPP, alhamdulillah menjadi terang benderang. Inshaa Allah kami sepakat mendukung Pak Darwin menjadi Ketua DPD I,” ujar Arhawi.
Ia juga menyinggung lemahnya kepemimpinan sebelumnya yang dinilai jauh dari kader di daerah.
“Saya punya fasilitas kapal laut, dan setiap saat saya bersedia menghadirkan Pak Ketua. Karena teman-teman di tingkat kecamatan dan desa bertanya-tanya siapa sih Ketua DPD I Golkar Sultra, karena tidak pernah menginjakkan kakinya di Wakatobi,” sindirnya.
Sementara Ketua DPD MKGR Sultra Aksan Jaya Putra (AJP) menegaskan dukungan penuh terhadap Darwin.
“Alhamdulillah Pak Darwin sudah direstui, saya di belakangnya. Saya 100 persen,” tegas AJP.
AJP menilai kepemimpinan baru harus menjadi koreksi terhadap stagnasi yang terjadi sebelumnya.
“Ini menjadi pembelajaran serius kita semua. Apalagi ketika di masa kepemimpinan yang lalu partai jalan di tempat. Tidak melibatkan semua struktur,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Musda XI Partai Golkar Sultra dijadwalkan digelar setelah Musda Papua pada 18 Oktober 2025.
Sesuai petunjuk pelaksanaan terbaru DPP, Musda Golkar Sultra wajib terlaksana paling lambat 31 Desember 2025.
Dalam Musda tersebut, terdapat 23 pemegang hak suara, terdiri dari DPP, DPD Provinsi, 17 DPD Kabupaten/Kota, serta organisasi pendiri partai seperti Soksi, MKGR, dan Kosgoro. Calon ketua yang meraih dukungan minimal 50 persen plus satu suara dipastikan keluar sebagai pemenang.
Editor: Redaksi
