Kendari – Pilkada di Sulawesi Tenggara (Sultra) sudah memasuki tahap kampanye, sejumlah calon juga sudah mendapat nomor urut. Namun yang menjadi perhatian yakni soal maraknya politik uang.
Pengamat Hukum Tata Negara Sultra, LM Bariun mewanti-wanti soal politik uang dan kerja-kerja Bawaslu, terlebih pilkada kali ini cukup banyak paslon yang ikut pertarungan politik dalam satu daerah.
Kata Bariun, Bawaslu harus dapat bekerja selaras bersama KPU, Gakkumdu serta pemerintah daerah setempat agar tidak saling lempar tanggungjawab nantinya.
Guna terhindar dari politik transaksional kata Bariun, Bawaslu harus sudah bekerja sejak 5 bulan sebelum pemungutan suara di TPS untuk melakukan pencegahan.
“Nah, sekarang bagaimana pencegahan Bawaslu soal dinamikan yang mengarah pada transaksional, jual beli suara,” kata Bariun, Selasa (24/9).
Bariun sangat menyayangkan, jika Bawaslu nantinya tidak maksimal melakukan pencegahan, karena dapat merusak tatanan demokrasi.
“Sejauh mana warning Bawaslu kepada pasangan calon kepala daerah atau tim-timnya. Bagaimana juga mencegah ASN dan TNI/Polri,” ucapnya.
Jika Bawaslu mampu merangkul atau punya semangat yang sama dari seluruh instansi pemerintah untuk menghindari politik transaksi, hal itu dapat mencapai kesuksesan.
“Tapi kalau jalan masing-masing, Bawaslu jalan sendiri, pemerintah juga jalan sendiri, penegakkan hukum juga saya pikir jalan sendiri, pasti tidak akan tercapai,” bebernya.
Bariun yang juga Direktur Pasca Sarjana Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) itu menyampaikan, potensi politik transaksi di Sultra sangatlah besar, terlebih ada banyak calon kepala daerah yang memperebutkan kursi 01.
“Bahkan yang kita dengar sekarang, sudah hampir habis amplop di Sultra ini,” pungkasnya.
Penulis: Memez
