Kendari – Berdasarkan data terbaru yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), total luas kawasan hutan lindung di Bumi Anoa mencapai 1.074.943,47 hektare.
Hutan lindung sendiri merupakan kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan fungsinya untuk melindungi sistem penyangga kehidupan.
Fungsi utamanya meliputi pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, pengendalian intrusi air laut, serta pemeliharaan kesuburan tanah.
Dari 17 kabupaten/kota di Sultra, Kabupaten Konawe tercatat sebagai daerah dengan kawasan hutan lindung terluas, yakni mencapai 235.631,72 hektare.
Luasan tersebut menjadikan Konawe sebagai wilayah yang memiliki porsi hutan lindung terbesar di provinsi ini.
Posisi kedua ditempati Kabupaten Konawe Utara dengan luas kawasan hutan lindung 199.714,28 hektare, disusul Kabupaten Kolaka Timur seluas 176.491,51 hektare dan Kabupaten Kolaka Utara seluas 153.141,50 hektare.
Sementara itu, Kabupaten Kolaka berada di urutan berikutnya dengan luas hutan lindung mencapai 111.756,56 hektare.
Di kelompok menengah, Kabupaten Bombana memiliki kawasan hutan lindung seluas 45.179,30 hektare, diikuti Kabupaten Konawe Selatan seluas 43.597,91 hektare, Kabupaten Muna seluas 24.964,47 hektare.
Lalu ada Kabupaten Buton Utara seluas 15.512,12 hektare, Kabupaten Konawe Kepulauan seluas 15.444,04 hektare, dan Kabupaten Buton seluas 15.174,51 hektare.
Sementara itu, beberapa daerah memiliki luasan hutan lindung yang relatif lebih kecil. Kabupaten Wakatobi tercatat memiliki kawasan hutan lindung seluas 9.962,05 hektare.
Disusul Kabupaten Buton Tengah, 9.015,20 hektare, Kabupaten Muna Barat 7.139,33 hektare, Kabupaten Buton Selatan, 6.532,50 hektare, dan Kota Baubau 4.526,46 hektare.
Adapun Kota Kendari menjadi daerah dengan luas kawasan hutan lindung paling kecil di Sultra, yakni hanya 1.160,01 hektare.
Kondisi tersebut tidak terlepas dari karakter wilayah Kota Kendari yang didominasi kawasan perkotaan dan permukiman.
Selain itu, luasan wilayah administratif juga tentunya sangat mempengaruhi kondisi bentang hutan lindung yang ada di wilayah masing-masing.
Informasi ini menjadi salah satu acuan penting dalam mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya hutan, pelestarian lingkungan, serta pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah maupun provinsi.
Editor: Redaksi
