Kendari – Sejumlah mahasiswa di Kota Kendari mengecam sikap DPRD Kota Kendari yang dianggap tidak tegas dalam menangani skandal penggunaan seragam SMA oleh pemandu lagu di Michelin Kitchen Bar & Executive Karaoke. Keputusan DPRD yang hanya memberikan Surat Peringatan 1 (SP1) dinilai sebagai bentuk ketidaktegasan dan memunculkan dugaan adanya kepentingan tersembunyi.
Himpunan Pemuda Mahasiswa Kota (Hipmakot) Kendari menjadi salah satu kelompok yang lantang menyuarakan kritik. Ketua Hipmakot Kendari, Ibrahim, menyoroti perbedaan sikap DPRD sebelum dan sesudah Rapat Dengar Pendapat (RDP). Ia menilai DPRD kehilangan ketegasan dan justru mengambil keputusan yang lunak.
“Sebelum RDP, DPRD lantang berbicara di media soal ketegasan terhadap Michelin. Tapi ketika keputusan diambil, hanya sebatas SP1. Ini sangat janggal dan mengecewakan. Ada apa ini? Apakah DPRD sudah masuk angin?” ujar Ibrahim, Selasa (18/2).
Hipmakot juga mencurigai bahwa DPRD enggan memberikan sanksi berat karena Michelin berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari.
“Kami melihat ada kepentingan ekonomi yang lebih diutamakan dibandingkan moral dan etika. DPRD sepertinya takut PAD berkurang jika Michelin ditutup atau dikenakan sanksi berat. Ini menunjukkan bahwa mereka lebih peduli pada pemasukan daerah daripada menjaga norma sosial dan etika pendidikan,” tegasnya.
Mahasiswa menilai kasus ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga persoalan moral yang dapat mencoreng dunia pendidikan. Mereka mengkhawatirkan dampak buruk bagi generasi muda jika kasus ini tidak ditangani dengan serius.
Selain itu, Hipmakot mempertanyakan efektivitas pengawasan DPRD terhadap tempat hiburan malam di Kendari.
“Kalau hanya SP1, ini bisa jadi contoh buruk bagi tempat hiburan lain. Mereka akan berpikir bahwa melanggar aturan tidak masalah karena sanksinya ringan,” kata Ibrahim.
Mahasiswa mendesak DPRD dan Pemerintah Kota Kendari untuk mengambil langkah tegas, termasuk mengaudit izin operasional Michelin serta meninjau ulang regulasi tempat hiburan malam.
“Kalau DPRD dan Pemkot Kendari benar-benar punya nyali, mereka harus berani menutup sementara Michelin hingga seluruh izin dan regulasinya diperiksa. Jika ada pelanggaran lebih lanjut, cabut izinnya! Jangan sampai masyarakat menilai DPRD lebih membela pengusaha daripada kepentingan publik,” pungkasnya.
Hipmakot berjanji akan terus mengawal kasus ini dan mengancam akan menggelar aksi besar-besaran jika DPRD tidak menunjukkan ketegasan.
Editor: Denyi Risman
