Oleh : Surachman
Satu bulan setelah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat, La Ode Darwin dan Ali Basa langsung berhadapan dengan persoalan mendasar wilayah kepulauan, yakni keterbatasan konektivitas. Pada 26 Maret 2025, rute penyeberangan feri Tondasi (Kabupaten Muna Barat)–Torobulu (Kabupaten Konawe Selatan) resmi dioperasikan. Pemerintah daerah menyebut kebijakan ini sebagai jawaban atas keluhan masyarakat yang selama bertahun-tahun harus mengantre panjang, terutama saat musim mudik Lebaran.
Sebelumnya, mobilitas masyarakat dari Kendari menuju Pulau Muna hanya bergantung pada rute Torobulu–Tampo di Kabupaten Muna. Pilihan rute yang terbatas membuat kepadatan penumpang tak terelakkan. Kehadiran rute Torobulu–Tondasi memutus ketergantungan tersebut. Penumpang tujuan Muna Barat kini dapat langsung menuju wilayahnya tanpa harus memutar melalui Tampo.
Jika dicermati, pembukaan rute Tondasi–Torobulu bukan sekadar penambahan layanan transportasi. Kebijakan ini menandai upaya awal pemerintah daerah membuka keterisolasian Muna Barat melalui jalur laut. Lebih jauh, rute ini membentuk simpul konektivitas baru antara daratan tenggara Pulau Sulawesi dan Pulau Muna bagian barat, sebuah posisi yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
Beroperasinya Pelabuhan Tondasi juga memperkuat orientasi pembangunan Muna Barat sebagai wilayah pesisir. Pelabuhan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyeberangan, tetapi juga sebagai pintu masuk utama wilayah. Bersama Pelabuhan Pajala di Kecamatan Maginti, Tondasi menjadi simpul penting mobilitas orang dan barang di bagian barat Pulau Muna.
Kebijakan pelabuhan tersebut ditopang oleh penguatan konektivitas darat. Akses jalan menuju Pelabuhan Tondasi dari arah Kabupaten Muna maupun Buton Tengah saat ini berada dalam kondisi relatif baik dengan dukungan jalan hotmix. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan konektivitas tidak diperlakukan secara sektoral, melainkan sebagai satu sistem yang saling terkait.
Langkah serupa terlihat pada rencana peningkatan ruas Abadi Jaya–Pajala yang masuk agenda prioritas 2026. Ruas ini menjadi penghubung utama Bombana dan Muna Barat sekaligus akses menuju Pantai Pajala, salah satu destinasi wisata unggulan daerah. Selama ini, kondisi jalan yang belum mantap menjadi hambatan utama pengembangan kawasan tersebut.
Untuk memperkuat jaringan internal, pemerintah daerah juga merencanakan peningkatan ruas Marobea–Lakanaha, Lakanaha–Lasosodo, dan Matakidi–Lambubalano. Ketiga ruas ini menghubungkan Jalan Nasional Lagadi–Tondasi dan Jalan Provinsi Lagadi–Wamengkoli di Buton Tengah. Jika penanganannya terealisasi melalui skema Inpres Jalan Daerah pada 2026, sebagian besar jalur utama Muna Barat dapat dikatakan tuntas.
Dalam APBD 2026, ruas Kambara–Wulanga Jaya serta Sido Makmur–Labokolo turut masuk daftar penanganan. Kedua ruas ini melayani sentra pertanian dan perkebunan. Pilihan kebijakan tersebut menunjukkan orientasi pembangunan infrastruktur yang diarahkan langsung pada kawasan produksi, dengan tujuan mempercepat arus logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Selain laut dan darat, pemerintah daerah juga berupaya membuka konektivitas udara. Upaya menghadirkan layanan Wings Air pada Maret 2025, meski belum berlanjut, menjadi penanda awal. Langkah ini kemudian dilanjutkan dengan kerja sama bersama Sriwijaya Airlines pada akhir 2025 untuk membuka rute Makassar–Muna Barat, dengan rencana penerbangan perdana pada 15 Januari.
Beroperasinya kembali Bandara Sugi Manuru memberi harapan baru bagi pengembangan pariwisata Pulau Muna. Namun potensi ini hanya dapat optimal jika pengembangan wisata dilakukan secara terintegrasi antara Kabupaten Muna, Muna Barat, dan Buton Tengah. Ketiganya berada dalam satu bentang pulau dan tidak mungkin dikembangkan secara terpisah.
Penguatan akses menuju bandara melalui program Inpres Jalan Daerah pada ruas Matarawa–Kusambi dan Kusambi–Guali mempertegas arah kebijakan tersebut. Konektivitas menuju Bandara Sugi Manuru menjadi faktor kunci untuk menjadikannya sebagai pintu gerbang utama wisata Pulau Muna.
Jika menilai kebijakan konektivitas pada tahun pertama pemerintahan Darwin–Ali Basa, arah pembangunan infrastruktur Muna Barat tampak bergerak pada jalur yang jelas. Kendala fiskal akibat tingginya belanja pegawai memang membatasi ruang gerak APBD. Namun keterbatasan itu diimbangi dengan upaya aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI, terutama melalui skema Inpres yang mensyaratkan kesiapan teknis daerah.
Dalam konteks ini, tantangan utama bukan semata ketersediaan anggaran, melainkan kemampuan pemerintah daerah menyiapkan dokumen teknis dan administratif secara matang. Tanpa kesiapan tersebut, peluang dukungan pusat sulit dimanfaatkan secara optimal.
Dengan seluruh dinamika itu, visi Muna Barat Tumbuh, Sehat, dan Keren tidak sepenuhnya utopis, setidaknya pada sektor konektivitas. Prasyaratnya jelas, konsistensi kebijakan, kesiapan teknis, dan kemampuan menjaga komunikasi lintas pemerintahan. Sejauh ini, tanda-tanda ke arah tersebut mulai terlihat.
Wallahu a‘lam bish-shawab.
*) Penulis adalah Dekan Fakultas Teknik Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Muhammadiyah Muna Barat.
