Kendari – Kabid Kesra Pengurus Daerah (Pengda) Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Kendari yang juga Sekretaris Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kendari, Muhammad Tun Samudra menyikapi soal dualisme kepengurusan INI Pusat saat ini.
Diketahui, Ikatan Notaris Indonesia terpecah menjadi dua kubu. Yakni kubu Irfan Ardiansyah dari hasil Kongres Luar Biasa INI 2023 di Bandung dan kubu Tri Firdaus Akbarsyah dari hasil Kongres XXIV INI di Provinsi Banten.
Hingga saat ini kedua kubu masih saling klaim, bahkan tercatat beberapa kali dilakukan audiensi maupun konsultasi ke Komisi III DPR RI maupun Menteri Hukum dan Ham selaku Pembina sudah berupaya untuk mendamaikan kedua kubu tetapi sampai hari ini belum juga memperoleh titik temu untuk berdamai.
Karena tak kunjung damai, terbaru Menteri mengumumkan kepada para calon notaris yang akan mengikuti ujian kode etik notaris sebagai syarat diangkat menjadi Notaris dan magang bersama bahwa Kemenkumham tidak mengakui penyelenggaraan ujian kode etik oleh pengurus yang sedang berkonflik.
Dualisme kepengurusan INI sangat berdampak buruk terhadap anggota INI di Indonesia, terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi yang tentunya sangat merugikan anggota, salah satunya Menteri melarang seluruh jajaran Kemenkumham untuk terlibat pada kegiatan INI.
Menurut Tun Samudra, Menteri sebagai pembina harus mengambil keputusan yang tegas dan membuka mata karena apabila mengikuti persoalan ini dari awal harusnya tidak sulit melihat kubu mana yang sah. AD/ART organisasi adalah hukum yang mengikat bagi para anggota.
Namun yang terjadi justru di luar nalar, kata dia, Menteri malah melempar bola panas ini kepada kedua kubu untuk menyelesaikan persoalan mereka sendiri.
“Hal itu adalah suatu kemunduran dan itu sangat sulit, menurut saya,” kata Tun kepada media ini dalam keterangannya, Senin (1/4).
Menteri, kata dia, mestinya segera mengakui kubu yang sah, lalu jika pihak lainnya keberatan maka sebaiknya mengajukan gugatan Contentiosa di Pengadilan karena hanya dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap persoalan ini selesai dan dualisme kepengurusan berakhir, karena perlu dipahami bahwa UU Jabatan Notaris tidak mengakomodir untuk terjadi dualisme, jika ini terjadi maka ini adalah pelanggaran UU, maka hanya ada satu kubu yang sah.
Sedangkan untuk sultra sendiri, Tun bahwa melihat anggota sepertinya tidak terpengaruh seperti yang terjadi di daerah-daerah lain.
“Kami di Sultra tetap kompak dan solid meskipun saat ini Pengwil Sultra sudah dua kubu juga, tetapi kita sepakat bahwa dalam waktu dekat ini kedua kubu tersebut akan bersama-sama mengadakan Konferensi Wilayah yang salah satu agendanya adalah memilih ketua pengurus wilayah baru,” katanya.
Tun yakin bahwa ketua yang lahir dari Konferwil yang akan datang menjadi simbol kekompakan dan kesoliddan anggota INI Sultra sehingga ketua yang baru nantinya adalah satu-satunya ketua pengwil Sulawesi Tenggara sehingga siapapun nantinya yang keluar sebagai pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia yang sah maka Pengwil Sultra tidak ada masalah karena pengurus yang baru lahir dari rekonsiliasi kedua kubu INI di Sultra.
Terkait siapa yang berpotensi untuk memimpin Pengwil Sultra, kalau melihat dari hasil diskusi dalam berbagai kesempatan kepada sesama anggota INI Sultra, ada beberapa nama yang dirasa layak untuk di sorong menjadi Ketua INI, tetapi yang paling menonjol ada dua nama yakni, Albert Widya Arung Raya dan Dr Sudirman.
“Dan saya pribadi menyambut positif munculnya dua nama tersebut dalam bursa Konferwil INI Sultra karena keduanya figur yang mumpuni dan berpengalaman dalam memimpin, saat ini Albert Widya Arung Raya sebagai Ketua IPPAT Pengwil Sultra, dan Dr Sudirman Sebagai Ketua Pengda INI Kendari,” ujarnya.
“Yang pastinya sama saja, siapapun yang terpilih INI akan tetap kompak, karena sejak 7 tahun lalu saya menjalankan jabatan, saya melihat keduanya cukup kompak dan bersinergi dalam membangun INI maupun IPPAT Sultra,” pungkasnya.
Editor: Muh Fajar
