MIC 2023 Ditutup, Permohonan Kekayaan Intelektual Nasional Meningkat

Kendari - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM resmi menutup program Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) 2023.

Penutupan digelar di Auditorium Mokodompit, Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Selasa, 26 September 2023.

Penutupan dihadiri langsung Sekjen Kemenkumham RI yang sekaligus Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Min Usihen, Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Saleh dan Forkopimda.

Menurut Min Usehin, program MIC di tahun ini menstimulus peningkatan permintaan pencatatan kekayaan intelektual secara nasional jika di bandingkan tahun sebelumnya.

"Saya sangat mengapresiasi MIC yang telah dilaksanakan di seluruh Indonesia karena secara langsung memberikan dampak positif terhadap kenaikan permohonan KI dari dalam negeri menjadi 165.258 permohonan atau 17,92 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Saya optimis angka ini masih akan tumbuh di sisa Tahun 2023," kata Min.

MIC yang telah digelar di 33 provinsi selama 42 kali selama 2023 ini juga telah memberikan dampak bagi peserta kegiatan yang berjumlah sebanyak 13.976 orang yang merasakan manfaat dari pendampingan dan konsultasi KI.

Tidak hanya itu, terdapat penambahan 458 Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang tercatat pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Komunal saat dan setelah pelaksanaan MIC.

MIC juga telah merangsang tumbuhnya 24 Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Klinik KI di universitas yang disediakan baik oleh pemerintah provinsi maupun swasta selama pelaksanaan MIC tahun 2023. Capaian ini selaras dengan salah satu target utama DJKI pada 2023, yaitu meningkatkan 8 persen permohonan KI dalam negeri.

"Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah provinsi, Kantor Wilayah Kemenkumham, serta stakeholder KI lainnya di seluruh Indonesja karena dampak positif serta capaian besar dari pelaksanaan MIC dan program DJKI lainnya di tahun 2023 dapat terlaksana berkat sinergi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan KI dengan Kementerian Hukum dan HAM," tutur Min.

Meski demikian, masih banyak pekerjaan rumah untuk meningkatkan permohonan kekayaan intelektual yang dapat membuat UMKM naik kelas, Serra mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat bangga menggunakan produk Indonesia. Dia menyatakan masih banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang belum memahami dan mendaftarkan KI nya.

Terakhir, Min mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus mengimplementasikan program Bangga Buatan Indonesia yang sejalan dengan Tahun 2023 sebagai Tahun Merek.

Hal ini sejalan dengan dukungan Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto, yang juga menginginkan masyarakat berperan aktif melindungi kekayaan intelektualnya.

Andap mengatakan pihaknya akan berupaya keras memberikan fasilitas pelindungan hukum KI Komunal untuk melindungi aset kekayaan bersama di daerahnya. Dan ini direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan diterimanya penghargaan KI Komunal terbanyak  kedua seluruh Indonesia sepanjang Tahun 2020-2023.

Andap menerangkan bahwa saat ini pemerintah daerah melakukan perencanaan yang matang dalam program pembangunan dan menyediakan anggaran yang cukup dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung perlindungan kekayaan intelektual di Bumi Anoa.

"Ketika kita menghargai dan melindungi hak kekayaan intelektual, kita memberi sayap kepada imajinasi untuk terus mencipta dan berinovasi, menghasilkan karya-karya yang menginspirasi dan memajukan umat manusia," pungkas Andap.

Mobile IP Clinic ini akan terus berlanjut di 2024 sebagai wujud nyata Kemenkumham melalui DJKI dan Kantor Wilayah hadir ditengah Masyarakat menyentuh lebih banyak daerah yang belum terjangkau dan masih menyimpan berbagai potensi kekayaan intelektual lainnya, sehingga akan semakin banyak karya anak bangsa yang terlindungi. Rilis

Editor: Muh Fajar RA